Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com - Sebagai kota multietnis, kerukunan Kota Medan sudah diakui dunia internasional. Untuk mengelola kerukunan ini, tidak bisa dicontohkan seperti kota-kota homogen di Indonesia.
Demikian disampaikan Calon Wali Kota Medan Dzulmi Eldin didampingi Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung bersilaturahim dan mengucapkan selamat ulang tahun ke 74 Uskup Agung Medan Mgr DR Anicetus Bongsu Sinaga. Pertemuan digelar di Keuskupan Agung Medan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (29/9/2015). Pertemuan selama satu jam itu diisi mulai bercerita tentang Kota Medan dan Dzulmi Eldin memaparkan sejumlah program kerjanya bila dipercaya memimpin Kota Medan.
Di hadapan Uskup Agung Medan Anicetus Bongsu Sinaga dan St Maria Ignatia Siringoringo FSE, Eldin menyampaikan gagasannya dalam membangun Medan Rumah Kita. Untuk pertama, sebagai kota multietnis, maka diperlukan menjaga dan menciptakan kerukunan. Sehingga sangat dibutuhkan penyamarataan dalam kebijakan pemerintah.
“Saya tidak membuat perbedaan apapun, semuanya diposisikan setara sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Pola inilah yang dibuat agar kerukuran tetap terjaga,” katanya.
Dia menyampaikan, unsur kesetaraan dan kesamaan serta demokrasi bagian yang penting dalam mewujudkan Medan Rumah Kita. Seperti diamanahkan dalam UUD 1945, Pancasila dan semboyan negeri Bhineka Tunggal Ika.
“Kota Medan sudah sengat dikenal, sebagai kota berbudaya, dan warisan kerukunan yang baik. Kota Medan tetap terjaga sebagai kota yang rukun. Untuk menjaga kerukunan itu, dimulai dari rumah kita sendiri, sehingga Medan Rumah Kita menjadi benar-benar rukun,” sebutnya.
Eldin juga memaparkan tentang program kesehatan dan pendidikan gratis di Kota Medan. Selama ini, kedua program tersebut sudah berjalan dengan baik. Tapi perlu ditingkatkan pelayanannya, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan manfaatnya.
“Pendidikan gratis 12 tahun di sekolah negeri dan asuransi kesehatan BPJS, di mana iurannya ditanggung Pemko Medan. Ini semua sudah berjalan, kami akan meningkatkannya bersama para penghuni Medan Rumah Kita,” ucapnya.
Menanggapi itu, Uskup Agung Medan Anicetus Bongsu Sinaga menyambut baik niatan Eldin untuk menjaga dan menciptakan Kota Medan menjadi Kota Kerukunan.
“Bila saudara Dzulmi Eldin sudah berniat menciptakan kerukunan, maka marilah kita jaga rumah kita,” katanya.
Dia mengingatkan, konsep kerukunan ini membuat yang baik menjadi lebih baik, dan keburukan tetap sifat buruk yang harus diabaikan. Untuk itu, ciptakanlah fair play di Pilkada Medan secara baik. Hormati sesama kandidat, sehingga kerukunan kita semua tetap terjaga.
Uskup Agung Medan mengatakan, bersama-sama pengurus FKUB, Kota Medan sudah dijadikan contoh kota kerukunan di Indonesia. Keberadaannya sudah diakui dunia internasional. Inilah yang membuat kita bangga. Apalagi, sebagai kota majemuk tidak ada sikap dominan dari kelompok agama dan suku tertertentu, semua satu konsep yang sama Bhineka Tunggal Ika.
“Untuk itu, saya mengungsulkan Kota Medan bersama Deli Serdang sebaiknya membuat tugu piagam kerukunan 6 agama di dekat Bandara Kualanamu. Dengan adanya ini, siapa saja yang datang di Kota Medan dan Deli Serdang mendapatkan kenyamanan karena kota ini kota kerukunan,” sebutnya.
Lebih lanjut, Uskup menyampaikan, kehadiran Dzulmi Eldin bukan dalam bagian untuk bahasa politik, melainkan sebuah silaturahim. “Karena saya juga hanya memiliki satu suara,” sebutnya.
St Maria Ignatia Siringoringo melaporkan, TPS 2 di Kelurahan Jati, Medan Maimun tepatnya di Jalan Slamet Riyadi, tidak ada lagi. Hal ini bisa merugikan pasien karyawan dan RS Elisabeth Medan. Karena setiap pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan gubernur, TPS 2 berjalan masuk ke RS Elisabeth.
Dia juga menyampaikan, data pemilih di TPS dua ada double sampai enam nama. Kepada KPU Medan, kelurahan dan kecamatan untuk benar-benar mendata.
“Pada kesempatan ini saya ingin mengadukan ini, agar data pemilih benar-benar dilakukan pendataannya. Sehingga hak pilih setiap pemilih tidak hilang. Saya juga akan melaporkan ini ke kelurahan,” katanya dihadapan Uskup Agung Medan dan Dzulmi Eldin.
Menyikapi itu, Dzulmi Eldin menyampaikan, hak pemilih tidak boleh dihilangkan, apalagi sampai fasilitas dan namanya tidak terdaftar sebagai pemilih. Padahal, secara syarat dan prasyarat memenuhi.
“Saya minta kepada KPU Medan untuk mengecek laporan ini, supaya warga sebagai pemilih benar-benar bisa mendapatkan kesempatan memilih,” sebutnya. (BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar
