Selasa, 21 April 2026

Ombudsman RI Ingatkan Masyarakat Tak Pengaruhi Panitia Penerimaan Siswa Baru

Selasa, 20 Juni 2017 12:48 WIB
Ombudsman RI Ingatkan Masyarakat Tak Pengaruhi Panitia Penerimaan Siswa Baru
beritasumut.com/BS08
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta semua pihak mendukung pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, 12-22 Juni 2017. Bukan malah sebaliknya, berusaha mengotorinya dengan mempengaruhi pihak-pihak atau panitia PPDB Online di Disdik Sumut untuk memaksakan calonnya masuk melalui cara di luar ketentuan yang ditetapkan.
 
“Kita (Ombudsman RI Perwakilan Sumut-red) dapat informasi sudah ada kasak-kusuk menghubungi orang-orang di Disdik untuk memaksakan calonnya masuk tanpa jalur PPDB Online. Ini harus dihentikan,” tegas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Selasa (20/06/2017).
 
Menurut Abyadi Siregar, pihak-pihak yang kasak-kusuk itu berasal dari berbagai pihak dan kalangan. Ada karena jabatannya, karena pengaruhnya, dan ada juga dengan menawarkan uangnya. Dengan pengaruhnya, kekuasaannya dan uangnya, mereka berusaha menghubungi pihak-pihak di Disdik agar calon mereka masuk tanpa melalui jalur PPDB Online.
 
Pola-pola seperti ini, kata Abyadi Siregar, sangat lajim terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, atau sebelum PPDB Online diterapkan di Sumut. Bahkan saat itu, banyak kepala sekolah mengaku kepada Ombudsman RI, bahwa mereka harus bersembunyi untuk menghindari kejaran pihak-pihak tertentu yang ingin memasukkan calonnya di sekolah tertentu.
 
Menurut Abyadi, kondisi itu mengakibatkan terjadinya banyak kecurangan PPDB setiap tahun. Mulai dari maraknya praktik pungutan liar (pungli), banyaknya siswa masuk tanpa melalui jalur yang ditetapkan, dan sebagainya. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat. “Selama ini, banyak laporan masyarakat akibat beragam kecurangan dalam pelaksanaan PPDB tersebut,” kata Abyadi.
 
Nah, dengan penerapan PPDB Online, kata Abyadi Siregar, proses seleksi masuk sekolah negeri pun diharapkan akan lebih baik. Karena berbagai kecurangan yang meresahkan masyarakat selama ini, diharapkan akan bisa dihilangkan.
 
Namun begitu, semua pihak diharapkan memberi dukungan penuh untuk pelaksanaan PPDB Online ini. Terutama kepada para pihak-pihak yang memiliki pengaruh, pemegang kekuasaan atau mereka-mereka yang memiliki banyak uang, diharapkan untuk menahan diri untuk tidak mengintervensi atau menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk mengotori proses PPDB Online yang kini sedang berlangsung.
 
Ombudsman RI Perwakilan Sumut sendiri hingga kini masih aktif melakukan pengawasan pelaksanaan PPDB Online yang hasilnya dijadwalkan dimumkan 22 Juni mendatang. Pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI dengan berbagai cara. Selain menampung informasi dari masyarakat, termasuk dari para panitia PPDB Online sendiri, juga dengan cara turun langsung ke lapangan.
 
“Saat ini, tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut sedang berada di beberapa daerah untuk memonitoring secara langsung. Saya sendiri saat ini berada di Pematang Siantar untuk memonitor pelaksanaan PPDB Online tersebut,” tegas Abyadi Siregar yang didampingi Asisten Ombudsman Edward Silaban dan Ganda Yoga Pangestu.(BS03)

Tags
PPDBPPDB OnlinePSB
beritaTerkait
Hasil Liga 1: Dewa United Menang Tipis, Semen Padang Tertahan

Hasil Liga 1: Dewa United Menang Tipis, Semen Padang Tertahan

Hasil Liga 1: Persis Vs Semen Padang dan PSBS Biak Vs Persik Tuntas 1-1

Hasil Liga 1: Persis Vs Semen Padang dan PSBS Biak Vs Persik Tuntas 1-1

Hasil Liga 1: Gol Bruno Moreira Bawa Persebaya Kalahkan PSBS 1-0

Hasil Liga 1: Gol Bruno Moreira Bawa Persebaya Kalahkan PSBS 1-0

Persija Jakarta Vs PSBS Biak: Macan Kemayoran Ditahan 10 Pemain 2-2

Persija Jakarta Vs PSBS Biak: Macan Kemayoran Ditahan 10 Pemain 2-2

Mendikdasmen Tunggu Mensesneg untuk Putuskan Konsep Baru PPDB

Mendikdasmen Tunggu Mensesneg untuk Putuskan Konsep Baru PPDB

Pemerintah Kaji Kebijakan Pembelajaran Coding dan Evaluasi Kebijakan Zonasi PPDB

Pemerintah Kaji Kebijakan Pembelajaran Coding dan Evaluasi Kebijakan Zonasi PPDB

komentar
beritaTerbaru
hit tracker