Jumat, 31 Juli 2026

Dana Kapitasi Puskesmas di Kabupaten/Kota di Sumut Belum Optimal

Jumat, 17 November 2017 23:15 WIB
Dana Kapitasi Puskesmas di Kabupaten/Kota di Sumut Belum Optimal
BERITASUMUT.COM/BS07
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung

Beritasumut.com-Anggota VI Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Hary Azhar Aziz mengatakan, menurut potret yang dilakukan BPK pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kabupaten/kota di Sumut menunjukkan bahwa pengelolaannya belum sepenuhnya efektif.

"Sejauh ini, pemanfaatan dana kapitasi oleh Puskesmas di Sumatera Utara belum dapat berjalan optimal.Ada beberapa kinerja kegiatan FKTP di Sumut yang benar benar-belum efektif, seperti jumlah kualitas big data manajemen (BDM), dan sarana prasarana," ungkapnya dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Kapitasi di Puskesmas bersama BPK RI, Jumat (17/11/2017).

Tak hanya itu, kekurangan lainnya adalah pemenuhan pada prosedur pelayanan kesehatan. Pengelolaan pembayaran dan monitoring evaluasinya juga masih tidak efektif. "Saat ini yang sepenuhnya efektif hanya kebutuhan farmasi. Jadi yang kualitas lain masih belum efektif," tegasnya.

Sementara itu, Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh, Budi Mohamad Arief mengatakan, sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemerintah daerah serta terbitnya Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP Milik pemerintah daerah, maka BPJS Kesehatan telah dapat membayar langsung dana kapitasi kepada bendahara dana kapitasi Puskesmas.

Ia menyebutkan, hingga 31 Oktober 2017, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 1.163 FKTP di Sumut. FKTP tersebut yaitu 577 Puskesmas, 465 Klinik, 108 Dokter Praktik Perorangan (DPP).

Sedangkan total pemanfaatan di FKTP di Sumut, sampai Oktober 2017, terdiri dari 3.002.317 kunjungan ke Puskesmas, 2.350.000 kunjungan ke klinik pratama, dan 200.311 kunjungan ke dokter praktik perorangan. Total biaya kapitasi yang telah dibayarkan BPJS Kesehatan sekitar Rp 500 Milyar. Pada tahun 2016 nilai kapitasi yang dibayarkan kepada 1.165 FKTP di Sumut sekitar Rp 600 milyar.  

Namun, ungkap Budi, saat ini pemanfaatan dana kapitasi belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan berbagai hal, antara lain kurangnya pemahaman atas mekanisme pengelolaan dana tersebut. Adanya kekhawatiran akan aspek akuntabilitasnya maupun karena terjadinya salah pengelolaan dana kapitasi yang tidak sesuai prinsip good governance. Padahal tujuan dari adanya pembayaran dengan sistem Kapitasi dalam rangka penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas.

"Peningkatan kualitas layanan di faskes primer seperti Puskesmas sangat penting agar masyarakat memperoleh kemudahan mendapatkan layanan bermutu. Puskesmas yang berkualitas tentu akan memenuhi kebutuhan SDM-nya baik secara kuantitas maupun kualitas, mencukupi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dan optimalisasi program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif," ujarnya.

Karenanya Budi berharap kegiatan sosialisasi ini bisa memperkaya wawasan para pesertanya. Sehingga lebih berkomitmen dalam memanfaatkan dana kapitasi secara optimal, akuntable dan menjunjung prinsip good governance.  

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menambahkan, penerapan prinsip good governance kini menjadi salah satu kunci penting bagi keberlangsungan program JKN-KIS. Ada banyak pihak yang mengawasi pelaksanaan program JKN-KIS ini, salah satunya adalah BPK RI. Tujuannya tentu agar program ini tetap sustain, sehingga BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan dapat mewujudkan layanan jaminan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan sesuai amanat dari undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).(BS07)

Tags
beritaTerkait
BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Manfaat Jaminan Kematian & Beasiswa kepada 16 Ahli Waris P3K Paruh Waktu
BPJS Ketenagakerjaan: Keluarga Personel Satpol PP Medan Dapat Santunan
BPJS Kesehatan Pastikan Akses Layanan JKN Tetap Terbuka Selama Libur Lebaran
Wakil Walikota Medan Tinjau Puskesmas Pembantu Balam
17 Juta Peserta Nunggak Iuran BPJS Kesehatan
Menkes Tegaskan Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik, Ini Alasannya
komentar
beritaTerbaru
hit tracker