Jumat, 17 Juli 2026

Waspadai Inflasi akibat Gejolak Harga Pangan

Rabu, 24 Januari 2018 15:00 WIB
Waspadai Inflasi akibat Gejolak Harga Pangan
beritasumut.com/ist
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengatakan polemik impor 500 ribu ton beras menjadi sinyal dari ketidakmampuan pemerintah mengelola kebutuhan pangan nasional. Dampak yang akan dirasakan ekonomi akibat carut marut ini ialah melonjaknya inflasi selain tentu saja tergerusnya daya beli petani. 
 
“Kita semua paham bahwa beras bukan hanya terkait dengan petani tetapi kemiskinan, inflasi, hingga suku bunga. Data BPS menyebutkan bahwa komoditas beras menyumbang sekitar 20 persen dari garis kemiskinan. Artinya, saat harga beras naik maka kemiskinan akan melambung,” ujarnya, Selasa (23/01/2018). 
 
Dikatakannya, peranan beras dalam struktur inflasi juga sangat dominan melalui inflasi harga barang bergejolak (volatile food). Inflasi tinggi, sebutnya, akan memicu suku bunga tinggi dan memperburuk daya saing ekonomi. Thailand memiliki daya saing ekonomi lebih baik dari Indonesia karena ditopang oleh inflasi rendah, terutama inflasi pangan.
 
“Meski sudah muncul fakta-fakta yang demikian, pemangku kepentingan tetap 'berani' menyebutkan stock beras aman. Memang, di atas kertas data stock aman, tetapi fakta di lapangan telah menunjukkan lonjakan harga. Indonesia 'seperti' bukan lagi negara agraris karena kebutuhan pangan telah dipasokan dari lahan negara lain. Kita mengimpor beras dari Thailand, Vietnam dan Pakistan yang luas lahan pertaniannya lebih sempit dari Indonesia," ujar Anggota Legislatif asal Jawa Barat ini.
 
Ecky menambahkan persoalan pemenuhan pangan sangat kompleks, mulai dari penurunan luas lahan produktif (konversi ke lahan nonproduktif), sarana produksi pertanian, pembiayaan, hingga masalah harga pasar. Berbagai kondisi tersebut bermuara pada relatif buruknya kesejahteraan petani. Nilai tukar petani cenderung turun karena harga yang diterima petani lebih murah dari harga yang harus dibayar. 
 
"Situasi yang demikian semakin rumit karena jamaknya kebijakan instan yang ditempuh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan.  Padahal kita telah menganggarkan fungsi ketahanan pahan sejumlah Rp105 T dalam APBN 2017. Ini menunjukan tidak efektif kinerja pemerintah dalam bidang ini," tutup Ecky.
 
Sebagaimana diketahui, anggaran Rp105 triliun tersebut tersebar di Kementerian Pertanian (Rp24,1 triliun); Kementerian Kelautan Perikanan (Rp6,4 triliun); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp10,7 triliun) dan Kementerian Sosial (Rp1,7 triliun). Sementara itu anggaran non K/L mencapai Rp62,4 triliun. Pada 2018, data ketahanan pangan mengalami penurunan menjadi Rp99,1 triliun di mana anggaran di kementerian meningkat menjadi Rp52,3 triliun; sedangkan anggaran non K/L turun menjadi Rp46,8 triliun. Penurunan paling signifikan terjadi pada subsidi pangan, dari Rp19,8 triliun (APBN-P 2017) menjadi Rp7,3 triliun).(rel)

Tags
Berasberas imporimpor berasinflasi
beritaTerkait
Hadapi Krisis Pangan Global, Pemerintah Pastikan Produksi Beras Nasional Surplus

Hadapi Krisis Pangan Global, Pemerintah Pastikan Produksi Beras Nasional Surplus

Pemprov Sumut Imbau Setiap Daerah Optimalkan Kerja Sama untuk Jaga Inflasi

Pemprov Sumut Imbau Setiap Daerah Optimalkan Kerja Sama untuk Jaga Inflasi

Walikota Medan Tinjau Berastagi Supermarket dan Temukan Permen Tidak Jelas Tanggal Kadaluarsanya

Walikota Medan Tinjau Berastagi Supermarket dan Temukan Permen Tidak Jelas Tanggal Kadaluarsanya

Malaysia-Filipina Krisis Pangan, Bapanas Sebut RI Surplus Stok Beras 5 Juta Ton

Malaysia-Filipina Krisis Pangan, Bapanas Sebut RI Surplus Stok Beras 5 Juta Ton

Bulog Gandeng Tentara Serap Gabah, Kodim Bakal Dilibatkan

Bulog Gandeng Tentara Serap Gabah, Kodim Bakal Dilibatkan

Bos Baru Bulog Pede Bisa Serap 3 Juta Ton Beras dalam 3 Bulan

Bos Baru Bulog Pede Bisa Serap 3 Juta Ton Beras dalam 3 Bulan

komentar
beritaTerbaru
hit tracker