Beritasumut.com-Pemerintah Kota Medan meminta agar pembangunan underpass Katamso segera dimulai. Pasalnya permasalahan pembebasan lahan dianggap sudah tidak ada kendala lagi.
"Untuk pembebasan lahan sudah 86 persen. Hanya tinggal satu persil lagi yang belum selesai, yakni masjid milik yayasan di Jalan Karya Jaya," kata Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Samporno Pohan kepada wartawan, Minggu (20/11/2016).
Menurut Samporno, ganti rugi atas lahan tersebut lebih dikarenakan ada dualisme yayasan. Oleh karenanya pemerintah sudah memediasi agar yayasan bersedia lahannya diganti rugi. "Kita bingung bayarnya mau sama siapa. Yang satu mengaku pemilik (yayasan) sah, satunya lagi pun demikian. Dan kita gak ada urusan soal internal mereka," ungkapnya.
Secara teknis pelaksanaan, menurut Samporno, urusan pembebasan lahan untuk pembangunan underpass Katamso sudah tidak ada kendala lagi. Pihaknya pun berharap agar pembangunan underpass tersebut segera dimulai. Langkah selanjutnya apabila komunikasi mandek dengan pemilik lahan, maka dapat melalui konsinyasi ke pengadilan.
"Yang punya itu atas nama Haslim Sihotang. Bisa saja nanti kita konsinyasi (titipkan uang) ke pengadilan untuk membeli lahan tersebut," katanya.
Pihaknya juga menilai, kalau tetap menunggu semua pembebesan lahan selesai, pembangunan underpass Katamso tidak akan berjalan.
"Sebenarnya dalam hal ini, kita tinggal menunggu aksi dari pemerintah pusat. Karena kita sebagai pelaksana teknis sudah melakukan pembebasan lahan," ungkap pria tambun yang merangkap Plt Kadis Perkim ini.
Disamping soal pembebasan lahan yang belum selesai, ternyata masih ada utilitas jaringan milik PT PLN (Persero) harus dipindahkan terlebih dahulu agar tidak menghambat pembangunan. Menurut Samporno, hal tersebut kiranya tinggal dikoordinasikan saja ke pemilik utilitas dan itu menjadi tanggung jawab balai jalan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
"Kan tinggal koordinasi saja, apalagi ini untuk pembangunan. Masak mereka (PLN) tidak bersedia memindahkannya. Apalagi cuma itu saja kendalanya. Tugas kita hanya membantu ganti rugi lahan yang terkena dampak pembangunan," katanya.
Melihat sejumlah kendala yang terjadi serta waktu yang tinggal 1 bulan lagi di tahun ini, Samporno meyakini bahwa pembangunan underpass Katamso akan kembali molor. Padahal sesuai rapat koordinasi terakhir di Balai Kota Medan, sejatinya proyek tersebut dimulai awal Oktober kemarin.(BS01)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat upaya pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan mengga
Politik & Pemerintahan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan tenaga kerja masa depan d
Politik & Pemerintahan
Judi terbesar di Jalan Tengku Fachrudin, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang, Selasa (9/6/2026).
Berita
Maraknya judi ketangkasan tembak ikan logo "AB" di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, menuai sorotan tajam. Dalam hal ini, Polsek Hamparan Pe
Peristiwa
Satu pekan setelah isu Diskotik Krypton di Jalan Gajah Mada mencuat kembali, tekanan dari masyarakat semakin memuncak. Warga Kelurahan Babur
Peristiwa
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan. Kar
Ekonomi
Aliansi Mahasiswa Peduli Masyarakat Sumatera Utara (AMPMSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolrestabes Medan, Selasa (2/6/2026). Dalam
Peristiwa
Masyarakat yang gerah dengan maraknya peredaran narkoba di Jalan Jermal 7 Ujung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang dan bandar
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di berbagai daerah melalui Balai Besar
Politik & Pemerintahan
Warga Kota Medan kembali gempar. Diskotik sekaligus KTV Krypton yang berlokasi strategis di Jalan Gajah Mada Nomor 53, Kelurahan Babura, Kec
Hiburan
