Kanwil DJP Sumut II Gelar Sosialisasi Amnesti Pajak Bagi PNS di Siantar

Beritasumut.com-Jika masih ada harta kekayaan yang belum dilaporkan melalui Surat Pajak Terhutang (SPT) tahun 2015, sekarang saatnya melaporkan melalui program Amnesti Pajak. Sampai batas waktu 31 Maret 2017, pemerintah memberikan kesempatan kepada segenap Wajib Pajak (WP) bahkan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baik pribadi maupun badan untuk segera melaporkan harta kekayaannya.

Kerahasiaan pelaporan dijamin dan tidak akan dijadikan sebagai dasar penyidikan tindak pidana lain yang berkaitan dengan pajak.Kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang punya harta dari usaha sampingandiluar penghasilan resmi sebagai PNS, silahkan semuanya dilaporkan. Meski demikian, Amnesti Pajak merupakan pilihan bukan paksaan. Sepanjang selama ini pelaporan kekayaan pada SPT-nya sudah sesuai fakta, tak ada yang perlu dirisaukan.

“Tetapi jangan sampai saatnya tiba, bapak ibu dikejar-kejar oleh petugas pajak dalam rangka mempertanyakan asal-usul harta yang selama ini tak pernah dilaporkan,”ujar Kepala Kantor Pajak (KPP) Pratama Pematangsiantar, Rudi Fitris didepan ratusan PNS Pemko Pematangsiantar, pada acara Sosialisasi Amnesty Pajak, Selasa (06/09/2016) di Convention Hall Siantar Hotel selaku narasumber.

Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara ini dibuka Penjabat Walikota diwakili Asisten II  Drs. M.Akhir Harahap. Pelaksana Harian (Plh) Kanwil DJP Sumut II, Eko Hadiyanto menyebutkan, kegiatan ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada PNS tentang program pengampunan pajak yang menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, dari 253 juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 27 juta yang telah terdaftar sebagai WP. Dari jumlah tersebut sebagian besar diantaranya didominasi oleh PNS dan pekerja berbagai sektor lainnya. Sementara, diluar itu masih ada sekitar 60 juta warga yang telah memiliki penghasilan diatas batas Pengasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetapi belum terdaftar sebagai WP. “Mereka-mereka inilah yang diharapkan paling banyak agar mengikuti program Amnesti Pajak dalam rangka membantu percepatan pembangunan bangsa,” katanya.

Karena itulah, kata Asisten II Akhir Harahap, PNS maupun masyarakat umum tak perlu ragu mengikuti program Amnesti Pajak ini. Karena program ini merupakan reformasi perpajakan dalam rangka mempercepat penyediaan dana pembangunan, terutama pembangunan infrastuktur yang belakangan ini digenjot pemerintah. “Program ini juga dilakukan dalam rangka membangun kepercayaan pemerintah kepada rakyatnya, demikian juga sebaliknya,” tandasnya saat memberikan sambutan.

Sementara itu, nara sumber lainnya, Kepala Seksi Humas dan Kerjasama Kanwil DPJ Sumut II, Ery Sunandar menjelaskan secara detail tentang berbagai hal mengenai program Amnesti Pajak sekaligus memberikan respon atas pertanyaan peserta. Menurutnya, persoalan Amnesti Pajak bukan hanya urusan pengusaha atau orang yang punya harta diluar negeri saja. “Tetapi menjadi tanggungjawab seluruh warga negara termasuk PNS yang selama ini belum mencatatkan harta kekayaannya secara rinci dan sesuai fakta,” katanya.(rel)

Walikota Medan Ingatkan Bapenda: Tegas, Humanis dan Persuasif pada Wajib Pajak

Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Lapor SPT Pribadi ke KPP Pratama sekaligus Silaturahmi

Walikota Pematangsiantar Serahkan DHKP dan SPPT PBB-P2 Tahun 2025

Walikota Pematangsiantar Hadiri Seminar Sosialisasi Perpajakan di Universitas Advent Surya Nusantara

Opsen Pajak Berlaku, Pemko Medan Dapat 66 Persen dari Pajak Kendaraan Bermotor

Optimalkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Pemko Medan Gelar Razia Gabungan Secara Rutin