Deklarasi Harta Masyarakat Baru Rp 9, 27 Triliun, Ini Penjelasan Presiden Jokowi

Beritasumut.com-Mengenai angka Rp 9,27 triliun deklarasi harta masyarakat yang memanfaatkan pengampunan pajak atau tax amnesty, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan karena yang gede-gede maupun yang sedang, ini masih banyak menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya,  yang dua baru disampaikan oleh Menteri Keuangan.

“Jadi ini memang kita sudah mengeluarkan PMK tapi PMK-nya itu belum mengakomodir wajib pajak yang ingin merepatriasi dananya. Karena apa? Memang ini kecil-kecil ini teknis kecil-kecil, tapi kalau nggak kita denger, semuanya nggak kita dengar mereka, bisa hilang itu. Sehingga ini dengan cepat Bu Menteri Keuangan langsung mengeluarkan lagi 2 PMK. Nah, nanti kita lihat,” kata Presiden Jokowi, seperti dilansir setkab.go.id.

Namun diakui Presiden,  semuanya kan pakai kalkulasi, pakai hitung-hitungan buku, tidak langsung ada tax amnesty-nya datang. “Mereka kan masih membuat buku dulu, menyiapkan kalkulasinya dulu, menyiapkan perhitungan-perhitungan dulu, dilihat, diteliti benar, baru maju ke Pajak, ke kantor Pajak. Memang prosesnya seperti itu,” ungap Presiden seraya mengulang prakiraannya, akan datang banyak itu pada akhir Agustus atau awal September, karena hitung-hitungannya pada sudah selesai.

Menurut Presiden, keluhan yang ada di luar sekarang konsultan pajaknya jadi kurang. Ia mengatakan, semuanya kan pakai konsultan pajak, sehingga konsultan pajak, kurang. Karena harus menyiapkan buku-buku itu, waktunya mepet.

“Kalau saya, pada angka tadi 9T buat saya biasa aja, memang belum, ini baru pemanasan. Bahwa aliran dana ini sudah masuk, iya. Bagus,” terang Presiden.(BS01)

Walikota Medan Ingatkan Bapenda: Tegas, Humanis dan Persuasif pada Wajib Pajak

Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Lapor SPT Pribadi ke KPP Pratama sekaligus Silaturahmi

Walikota Pematangsiantar Serahkan DHKP dan SPPT PBB-P2 Tahun 2025

Walikota Pematangsiantar Hadiri Seminar Sosialisasi Perpajakan di Universitas Advent Surya Nusantara

Opsen Pajak Berlaku, Pemko Medan Dapat 66 Persen dari Pajak Kendaraan Bermotor

Optimalkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Pemko Medan Gelar Razia Gabungan Secara Rutin