TO Satres Narkoba Polrestabes Medan Semakin Eksis Edarkan Sabu di Jermal 7, Segera Ditangkap
Masyarakat yang gerah dengan maraknya peredaran narkoba di Jalan Jermal 7 Ujung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang dan bandar
Peristiwa
Beritasumut.com - Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Afifi Lubis menyampaikan kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terkait rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021. Dimana Pemprov Sumut pada tahun ini tidak dapat melaksanakan rekrutmen karena terkendala anggaran, efek dari pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan Afifi Lubis saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI di Provinsi Sumut, yang dijamu di Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai 2 Jalan Diponegoro No.30, Kota Medan, Rabu (22/09/2021). Hadir Wakil Ketua Komisi II (Fraksi PDIP) Junimart Girsang bersama anggota Komisi II, Kepala Kenreg VI BKN Medan Aidu Tauhid, fsn Staf Ahli Menpan RB Jufri Rahman.
"Persoalan pegawaian memerlukan perhatian khusus yang terus menjadi pertimbangan kami untuk tidak dapat melaksanakan rekrutmen pada tahun ini. Yakni terkendala APBD Pemprov Sumut yang tidak mampu menampung pembayaran gaji pegawai nantinya," ucap Afifi Lubis. Karena itu, dia berharap, dengan kehadiran Komisi II yang membidangi masalah ini agar dapat memberikan solusi untuk penambahan anggaran melalui APBN terhadap penerimaan CASN yang ada di Pemda, agar tidak membebani APBD.
Baca Juga:
Kendala selanjutnya, disampaikan Afifi Lubis, yakni proses seleksi yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN untuk PPPK Guru yang perlu dikaji kembali, karena tenaga honorer guru yang sudah lama mengabdi namun terkendala pengetahuan teknologi, akan tidak dapat mengikuti seleksi tersebut. "Ini juga harus kita pertimbangkan, honorer guru yang tidak menguasai teknologi tentunya akan terkendala dengan sistem CAT. Tapi dihitung dari pengabdiannya sudah cukup lama. Mudah-mudahan dengan kunjungan Bapak Dewan di sini, akan memberikan solusi untuk kita selesaikan," katanya.
Baca Juga:
[br] Sementara Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang menyampaikan sepakat bahwa anggaran perekrutan tidak hanya ditampung di APBD, namun harus juga di APBN. Untuk penerimaan tahun ini ada beberapa daerah lainnya yang juga siap melaksanakan perekrutan.
"Kunker ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemda apalagi di masa pandemi saat ini. Kemudian jumlah CASN yang ditentukan Pemerintah Pusat dengan kebutuhan di daerah. Kami juga sudah melihat bagaimana persiapan di BKN Kenreg dalam persiapan tes CASN nantinya," ucap Junimart Girsang.
Namun dijelaskan Junimart, ada yang harus diperhatikan Pemda dalam rekrutmen CASN yakni roadmap atau alokasi kebutuhan pegawai yang memang sangat dibutuhkan untuk penerimaan pegawai di setiap daerah. (BS09)
Masyarakat yang gerah dengan maraknya peredaran narkoba di Jalan Jermal 7 Ujung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang dan bandar
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di berbagai daerah melalui Balai Besar
Politik & Pemerintahan
Warga Kota Medan kembali gempar. Diskotik sekaligus KTV Krypton yang berlokasi strategis di Jalan Gajah Mada Nomor 53, Kelurahan Babura, Kec
Hiburan
beritasumut.com Insiden pemadaman listrik massal (blackout) yang sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, k
Ekonomi
beritasumut.com Direktur Akademi PSMS Medan, Legimin Raharjo pemain Bekasi City FC, Iksan Chan dan mantan Pelatih PSPS dan PON Sumatera Ut
Olahraga
beritasumut.comPuluhan mesin judi tembak ikan yang dikendalikan dan dikelola oleh berinisial DS eksis beroperasi penuh 24 jam tanpa jeda di
Peristiwa
beritasumut.com Sidang gugatan eks karyawan terhadap PT Tor Ganda kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/5/2026). Dalam per
Peristiwa
beritasumut.comDalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, umat Buddha bersama organisasi kemasyarakatan melaksanakan kegiatan penaburan eco e
Cerita Sumut
Lippo Karawaci menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Independen dan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dalam RUPST 2026.
Ekonomi
beritasumut.com Sidang perdana perkara pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh 34 mantan karyawan terhadap PT Tor Ganda di Pe
Peristiwa