LAPK: Walikota Medan Harus Evaluasi Tiga SKPD

Beritasumut.com-Pascapelantikan Walikota dan Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin-Ahyar Nasution, 17 Februari 2016, pelayanan publik dan kondisi infrastruktur belum kunjung mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Tumpukan persoalan yang langsung bersentuhan dengan warga kota tidak kunjung terselesaikan, bahkan di beberapa aspek justru semakin memprihatinkan.

"Masalah utama yang dikeluhkan warga Medan dalam perbincangan keseharian yaitu pelayanan administrasi kependudukan, preman berkedok petugas parkir dan kondisi jalan buruk," kata Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Padian Adi Siregar, kepada wartawan, Rabu (27/07/2016).

Buruknya pola komunikasi yang ditunjukkan pejabat Pemko Medan, lanjutnya, diduga adalah representasi sikap Walikota dan Wakil Walikota yang tidak berpihak pada kemajuan Kota Medan. "Sikap arogan, acuh tak acuh dan tidak pro-pelayanan publik seringkali dipertontonkan pejabat Pemko Medan sebagai respon dan jawaban atas keseluruhan keluhan warga Medan. Masih segar dalam ingatan, bagaimana 'omong kosong' wakil walikota menyatakan kondisi jalan Kota Medan 90 persen baik, Kadis Perhubungan melegalkan pungli parkir di Ramadhan Fair, Kadis Dukcapil yang menyatakan uang pelicin di kantor lurah bukan gratifikasi," imbuhnya.

Setidaknya, kata Padian, ada tiga instansi yang layak dievaluasi pada semester awal kepemimpinan Dzulmi Eldin dan Ahyar Nasution yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. "Ketiga instansi ini dianggap sebagai ujung tombak pelayanan publik tetapi kinerjanya 'biang' keresahan masyarakat," sebutnya.

Menjamurnya preman berkedok petugas parkir di sepanjang ruas jalan Kota Medan, sungguh sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, masyarakat kerap dipaksa membayar di luar ketentuan yang ada dan tidak memiliki karcis. Ketika masyarakat menolak, bukan tidak mungkin diintimidasi bahkan dilukai. Sudah berulangkali masalah “pungli parkir” ini diadukan ke Kadis Perhubungan tetapi malah menyalahkan masyarakat dan tidak ada tindakan untuk menertibkan petugas parkir liar semakin merajalela.

Di sisi lain, hancurnya kondisi jalan Kota Medan, terlepas dari status jalan yang ada, apakah jalan negara, jalan Provinsi atau jalan Kota. Tetapi walikota bersama Dinas Bina Marga tidak memiliki “political will” yang baik untuk memperbaiki jalan kupak kapik di hampir sepanjang jalan kota Medan. Jangankan jalan negara dan jalan provinsi sepanjang jalan prototokol Kota Medan yang tidak layak, jalan kota sendiri pun masih banyak yang rusak parah seperti jalan Bambu, Bilal/Mustafa, Gaperta, Karya Johor, dan lain-lain, malah “omong kosong” yang diucapkan wakil walikota.

Terkait jalan negara dan jalan provinsi yang bukan kewenangan Pemko Medan adalah salah besar, karena Pemko memiliki kewajiban untuk koordinasi dan 'melobi' pemerintah pusat agar infrastruktur di Medan baik.

"Instruksi walikota mengenai pengurusan KTP dan KK cepat dan gratis disinyalir hanya 'janji manis' yang pada prakteknya nol besar, karena di tingkat kelurahan masih ditemukan oknum meminta secara terbuka meminta imbalan, serta seringkali pengurusan KTP dan KK memakan waktu hingga satu sampai dua bulan. Setali tiga uang, sikap pimpinan dan bawahan sama saja, ketika Kadis Dukcapil menyatakan imbalan pengurusan KTP dan KK “sah-sah” saja diterima pegawai kelurahan dan pemberian warga adalah rezeki dari tuhan," pungkasnya.(BS07)

Kapolres Pematangsiantar Kunjungi Yayasan Rumah Ramah Anak Berkebutuhan Khusus

Bupati Langkat Santuni Santri Tarawih Dan Tadarus Di Rumah Dinas

Gubernur Sumut Lantik Kepala BPSDM dan Kepala Dinas Pendidikan

Dorong Semangat Baru di Tubuh TNI, 6 Jabatan Strategis Diserahterimakan

Sepuluh Pejabat Utama Polda Sumut dan 13 Kapolres Dimutasi

ULBI Kembali Buka Program Ikatan Dinas PosIND Bagi 100 Mahasiswa