Beritasumut.com-Pembatalan peraturan daerah (perda) tak hanya berorientasi untuk meningkatkan investasi. Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Hasibuan, mengatakan ada 4 alasan Perda harus dibatalkan. Alasan pertama, terkait pungutan pajak dan retribusi. Di sini, ungkap Sulaiman, banyak perda yang tidak semua isi perda dibatalkan tapi hanya sebagian yang dinilai bertentangan.
"Contohnya perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di beberapa daerah di Sumut ada pemerintah daerahnya yang mengutip IMB per periode misalnya 5 tahun sekali, padahal IMB itu harusnya cukup sekali diurus. Begitu juga dengan izin HO ada yang juga menerapkan pengutipannya per lima tahun sekali, padahal seharusnya izin HO itu cukup sekali saja," jelas Sulaiman, Jumat (24/06/2016).
Menurutnya, hal ini tentu menjadi high cost bagi pengusaha sehingga mereka tidak bisa bersaing sehat. "Seperti izin HO yang harus diurus kembali per periode itu bertentangan dengan aturan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tentang pedoman penetapan HO," imbuhnya.
Baca Juga:
Kriteria kedua, kata Sulaiman terkait perda yang sudah dicabut pedoman aturan yang diatasnya seperti UU nya sudah dicabut, contohnya tentang Menara telekomunikasi bersama juga pengairan. “Kalau Perda syariah maupun perda tentang toleransi dan intoleransi di jajaran Sumut kita sama sekali tidak ada, kalau daerah lain mungkin ada,” kata Sulaiman.
Selanjutnya perda yang sudah dicabut lebih dulu dasar hukumnya, misalnya tentang perda desa maupun pengutipan dana desa, dan terakhir perda yang berkaitan dengan kewenangan sehubungan dengan keluarnya UU No 23 tahun 2014 tentang Otonomi daerah, maka kewenangan seperti Terminal tipe A yang dulunya merupakan kewenangan dari kabupaten/kota, untuk saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Seperti terminal Amplas dan Pinang Baris yang dulu merupakan kewenangan Pemko Medan, sekarang sudah menjadi kewenangan pusat.
Baca Juga:
“Empat kriteria ini merupakan panduan dari pembatalan perda tersebut, jika daerah nantinya ingin memberikan masukan kita harapkan dapat diberikan dalam rapat yang kita gelar di kantor Gubsu, namun setelah nanti Menteri mengeluarkan Surat Keputusan terkait perda ini, jika masih ada daerah yang komplain, hal itu bisa diproses di Mahkamah Agung terkait uji terhadap perda yang dibatalkan,” terang Sulaiman.(BS03)
puluhan massa yang tergabung dalam Forum Keadilan Sosial Rakyat Indonesia (FRAKSI) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Markas Kepolisia
Peristiwa
Suasana di depan Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mendadak tegang. Massa aksi Dewan Peduli Negri kali ini yang dipimpin oleh K
Peristiwa
beritasumut.com Hening malam waktunya istirahat bagi setiap orang. Namun kondisi dinginnya malam menjadi teman yang mengiringi perjalanan p
Sosok
beritasumut.com Memenuhi tren kebutuhan ruang kerja modern yang mengutamakan keseimbangan antara produktivitas dan kualitas hidup (worklif
Ekonomi
Australia U19 keluar sebagai juara Piala AFF U19 2026 setelah menaklukkan Thailand dengan skor 20 pada laga final di Stadion Utama Sumate
Berita
Cahaya lilin perdamaian menerangi Lapangan Benteng Medan pada perayaan Waisak 2570 BE/2026, Sabtu malam (13/6/26).
Peristiwa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat upaya pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan mengga
Politik & Pemerintahan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan tenaga kerja masa depan d
Politik & Pemerintahan
Judi terbesar di Jalan Tengku Fachrudin, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang, Selasa (9/6/2026).
Berita
Maraknya judi ketangkasan tembak ikan logo "AB" di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, menuai sorotan tajam. Dalam hal ini, Polsek Hamparan Pe
Peristiwa
