Beritasumut.com-Wacana kebijakan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan para PNS. Kekhawatiran tersebut muncul akibat adanya informasi yang mengatakan bahwa ke depannya pemerintah akan melakukan rasionalisasi bagi 1 juta PNS.
Ditemui oleh para jurnalis usai Rapat Kerja Pemerintah dengan seluruh Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (07/06/2016), Presiden Joko Widodo memberikan sedikit penjelasan tentang wacana rasionalisasi PNS tersebut. Presiden mengutarakan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan agar belanja pegawai kementerian atau lembaga di APBN bisa lebih efisien. Namun demikian, Presiden menyampaikan bahwa rasionalisasi yang dimaksud dalam wacana tersebut akan dilakukan secara alamiah.
"Kita lakukan rasionalisasi secara alami. Artinya, dalam setahun misalnya pensiun 120 ribu orang, nanti pada tahun ke-5 kita hanya menerima 60 ribu orang. Nanti akan berkurang banyak sekali," terang Presiden dilansir dari laman resmi menpan.go.id.
Baca Juga:
Terkait dengan target rasionalisasi PNS yang mencapai 1 juta PNS, Presiden menerangkan bahwa rasionalisasi alamiah tersebut akan dilakukan hingga mencapai jumlah target yang dimaksud. "Kalau itu dilakukan, nantinya suatu saat akan tercapai (jumlah tersebut). Sehingga efisiensi belanja pegawai betul-betul bisa kita lakukan," tambahnya.
Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa rasionalisasi ini tidak akan dilakukan dalam jangka pendek. Selain itu, Presiden memastikan bahwa wacana ini baru sebatas konsep di tingkat kementerian dan belum diajukan secara resmi kepada Presiden. "Ya tidak mungkin dalam setahun diselesaikan. Tapi memang itu rencana dan konsep dari Menpan belum saya terima, tetapi kira-kira arahnya seperti itu," tandas Presiden.
Baca Juga:
Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan, saat ini belanja pegawai mencapai 33,8 persen dari total APBN. Artinya, sekitar Rp 720 triliun habis hanya untuk belanja pegawai. Dengan adanya rasionalisasi ini, setidaknya negara dapat berhemat sekitar 25% dari belanja pegawai. (BS02)
beritasumut.com Komnas Perlindungan Anak (PA) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kekerasan fisik berat terhadap seorang anak la
Peristiwa
Kemnaker menyiapkan pelatihan vokasi empat bulan di KEK untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan memperluas penempatan kerja.
Pendidikan
beritasumut.com Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polrestabes Medan bersama tim gabungan Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Sumatera U
Peristiwa
Menaker Yassierli meminta BPVP mengukur keberhasilan pelatihan vokasi berdasarkan jumlah alumni yang terserap di dunia kerja.
Ekonomi
beritasumut.com Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Sonny Irawan memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) Wakapolda S
Peristiwa
beritasumut.com Personel Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polrestabes Medan bersama Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Sumatera Utara
Peristiwa
beritasumut.com HiLo melakukan olahraga bersama para komunitas lari di Kota Medan, yang sekaligus melaunching Hilo AM dan PM Protein di Nut
Olahraga
beritasumut.com PSMS Medan harus menelan kekecewaan setelah gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Semen Padang pada lanjutan Pega
Olahraga
beritasumut.com Ketua Umum (Ketum) Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, S.E ziarah ke makam bayi berusia 8 bulan yang meninggal duni
Peristiwa
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus menunjukkan kepeduliannya melalui aksi sosial dan kem
Peristiwa
