Beritasumut.com-Rendahnya tingkat kepatuhan pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprovsu) dalam memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKN) dikarenakan belum adanya regulasi dan sanksi yang diterapkan oleh daerah. Untuk itu diharapkan peraturan Gubsu (Pergub) mengenai hal ini dapat segera direalisasikan.
“Akhir tahun PP terkait sanksi bagi pejabat yang wajib LHKPN akan dikeluarkan, dalam aturan ini nantinya sanksi akan diberlakukan secara menyeluruh untuk seluruh daerah di Indonesia, tapi ini baru akan keluar akhir tahun, makanya sembari menunggu kita harapkan daerah dapat merealisasikan sanksi dalam peraturan gubernur atau bupati dan walikota yang tujuannya untuk meningkatkan pengelolaan LHKPN,” ujar Plh Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Kunto Ariawan, Kamis (02/06/2016).
Kunto mengatakan Provsu dan daerah di jajarannya harus mempercepat realisasi peraturan LHKPN ini, sehingga pejabat yang wajib lapor dapat mentaati aturan yang telah ditetapkan. Apalagi, untuk Sumut tingkat kepatuhan LHKPN ini sangat rendah berkisar 7 persen.
“Sementara kami dari KPK menargetkan harusnya LHKPN di masing-masing daerah itu mencapai 80 persen,” kata Kunto.
Baca Juga:
Selama ini memang berdasarkan data dari KPK, lanjut Kunto beberapa daerah memang sudah memiliki peraturan, seperti kota Medan dan lainnya. Namun, aturan itu harus disesuaikan kembali, karena untuk kota Medan wajib lapor itu mencapai 1808 orang. Ternyata itu termasuk wajib lapor untuk eselon IV. Padahal untuk LHKPN tidak perlu sampai eselon IV, kalau eselon IV itu cukup mengisi LHKSN.
“Makanya siapa yang wajib lapor, apa sanksinya kalau tidak melapor dan lainnya itu akan diatur dalam perwal ataupun pergub sembari menunggu aturan PP LHKPN yang baku,” terang Kunto.(BS03)
Baca Juga:
beritasumut.com Insiden pemadaman listrik massal (blackout) yang sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, k
Ekonomi
beritasumut.com Direktur Akademi PSMS Medan, Legimin Raharjo pemain Bekasi City FC, Iksan Chan dan mantan Pelatih PSPS dan PON Sumatera Ut
Olahraga
beritasumut.comPuluhan mesin judi tembak ikan yang dikendalikan dan dikelola oleh berinisial DS eksis beroperasi penuh 24 jam tanpa jeda di
Peristiwa
beritasumut.com Sidang gugatan eks karyawan terhadap PT Tor Ganda kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/5/2026). Dalam per
Peristiwa
beritasumut.comDalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, umat Buddha bersama organisasi kemasyarakatan melaksanakan kegiatan penaburan eco e
Cerita Sumut
Lippo Karawaci menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Independen dan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dalam RUPST 2026.
Ekonomi
beritasumut.com Sidang perdana perkara pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh 34 mantan karyawan terhadap PT Tor Ganda di Pe
Peristiwa
PT Dua Rimba Medtech Indonesia resmikan fasilitas di Cikarang untuk dorong manufaktur alat kesehatan lokal dan solusi perawatan luka modern.
Kesehatan
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi