Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Anggota DPRD merupakan perwakilan dari masyarakat yang duduk di kursi legislatif. Perannya tidak hanya menyuarakan aspirasi masyarakat, namun juga bersinergi dengan pemerintah daerah selaku eksekutif. Kerjasama harmonis antara legislatif dan eksekutif akan menghasilkan kekuatan dalam melakukan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Tengku Erry Nuradi saat memberikan materi tentang Kepemimpinan dan Etika Penyelenggaraan Pemerintahan dalam acara Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih se-Sumut di Hotel Emerald Garden, Medan, Selasa (21/10/2014).
Dalam kesempatan tersebut, Erry menyatakan ada dua tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) anggota DPRD. Pertama adalah legislasi dan kedua menangani anggaran. Kedua tupoksi tersebut harus berjalan seiring agar keberadaan anggota dewan bermanfaat bagi masyarakat.
Untuk menjalankan tupoksi, anggota DPRD harus memiliki tujuh syarat sebagai pemimpin yakni memiliki karakter, visi, mengayomi, cakap berkoordinasi, antispatif, team works, dan mendahulukan kepentingan rakyat diatas kelompok dan golongan. Ketujuh syarat tersebut akan menciptakan pola kepemimpinan yang efektif dan berdaya guna.
Secara rinci, Erry memaparkan, anggota DPRD yang memiliki karakter terbentuk dari komitmen yang kuat, bersikap adil, menjunjung tinggi ertika dan bersikap tenang, tanggung jawab dan tidak gentar menghadapi kezoliman.
“Anggota DPRD adalah melayani, bukan bersikap seperti majikan yang minta dilayani. Anggota dewan adalah perwakilan seluruh masyarakat di Sumut yang menjadi penyampai aspirasi. Anggota DPRD yang akan mendiskusikan apa yang dibutuhkan masyarakat kepada eksekutif untuk mencari solusi terbaik,” ujar Erry.
Sebagai pemimpin, anggota DPRD juga wajib memiliki kemampuan dalam bidang negosiasi dan diplomasi. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat akan tercapai tanpa harus melakukan paksaan kepada eksekutif. Tentu semua akan tercapai jika legislatif dan eksekutif memiliki hubungan yang harmonis.
“Tidak itu saja, anggota dewan juga diharapkan mamiliki strategi yang efektif, efisien dalam membangun komunikasi. Menghargai audien dan lawan bicara. Sopan, bijak dan mengakomodir hal yang dianggap urgen,” tambah Erry.
Tidak lupa, seorang pemimpin harus antisipatif terhadap permasalahan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebagai perwakilan masyarakat, anggota dewan diharapkan sigap menganalisis permasalahan, tanggap mencari solusi dan berani mengambil risiko demi memperjuangkan hak masyarakat.
“Selain itu, perlu juga kita tanamkan prinsip, tidak ada superman. Untuk mencapai tujuan bersama, kita harus menjadi supertim. Untuk itu, anggota dewan harus mampu melatih dan memberdayakan tim untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menggapai kesuksesan berkelanjutan,” papar Erry.
Di penghujung materinya, Erry tidak lupa mengajak anggota DPRD seluruh kabupaten/kota untuk bersinergi dengan bupati dan wali kota masing-masing daerah dalam mendorong laju pembangunan di Sumut. Harmonisasi keduanya akan menciptakan kekuatan demi merealisasikan cita-cita bersama yakni kesejahteraan rakyat.
Sementara Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPP) Sumut Zainuddin mengatakan, peserta orientasi DPRD sebanyak 150 orang berasal dari empat kabupaten/kota yakni Kabupaten Simalungun, Asahan, Labura dan Kota Tanjung Balai.
“Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih se-Sumut ini diharapkan dapat membekali anggota dewan yang baru terpilih dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Semoga pembekalan dapat diterapkan dalam menjalankan tugas nantinya,” harap Zainuddin.
(BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar
