Pimpinan Perusahaan Daerah Pemko Medan Curhat

Medan, (beritasumut.com) – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan dengan tiga Perusahaan Daerah (PD) milik Pemko Medan di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, nyaris batal digelar, Senin (21/7/2014). Pasalnya seluruh peserta rapat dari PD tidak memegang naskah akademis sebagai bahan pembahasan rapat.

“Maaf ketua, sampai saat ini kita belum menerima data itu,” ujar Dirut PD Rumah Potong Hewan (RPH) Putrama Alkhairi diamini Direktur Operasional PD Pembangunan Rafriandi Nasution dan Dirut PD Pasar Benny Sihotang.
 
Mendengar komentar tersebut, Ketua Pansus Budiman Panjaitan langsung mempertanyakan hal tersebut kepada perwakilan Pemko Medan dari bidang hukum.
“Jadi apa yang mau kita bahas kalau bapak-bapak belum menerima hardcopy maupun softcopynya. Seharusnya hari ini kita sudah bisa membahas satu persatu pasal-pasal yang ada,” ujar Budiman.
 
Karena belum memiliki data, Wakil Ketua Pansus Salman Alfarisi mengusulkan agar pembahasan ditunda pada pertemuan mendatang dengan mengundang Bappeda sekaligus memfasilitasi bahan akademis tersebut.

Begitupun politisi PKS ini tetap melemparkan statement meminta pendapat dari para Pimpinan PD untuk menyampaikan unek-unek. Saat itulah rapat berubah seakan menjadi forum curhat para pimpinan perusahaan plat merah tersebut.

“Saya pikir rapat nanti Bappeda harus hadir agar keinginan-keinginan PD bisa sinkron dengan dengan Bappeda,” ujar Salman.
 
Dirut PD RPH Putrama mengawali curhatnya dengan mengatakan persoalan yang dihadapi seluruh PD di Kota Medan saat ini terkait gemuknya struktur karyawan dan persoalan aset. Dengan jumlah karyawan yang mencapai 160-an orang RPH diberi kepercayaan mengelola jasa pemotongan ternak di atas lahan seluas 5 hektar.

“Jadi tiap malam 160-an karyawan RPH sama-sama menghitung berapa ekor hewan yang dipotong. Karena tidak ada aturan yang mengatur pemotongan hewan harus di RPH jadi yang sifatnya kita hanya menunggu,” ujarnya.

Personal lainnya adalah mengenai aset. Meskipun dijelaskan ada aset yang dipisahkan kenyataannya tidak ada satupun aset milik PD melainka milik Pemko Medan. Hal tersebut tentunya akan membatasi ruang gerak PD dalam hal mengembangkan usahanya.
 
Hal senada dikatakan Dirut PD Pasar Benny Sihotang. Persoalan jumlah karyawan dan kepemilikan aset menjadi fokus utama persoalan yang dihadapi PD. Makanya ia sangat berharap dalam pembahasan ranperda bersama pansus ditemukan formula atau aturan yang kuat yang membatasi jumlah karyawan maupun keleluasan PD dalam mengembangkan bisnis karena kepemilikan aset telah jelas.

“Makanya ada muncul ide kalau PD itu dirubah menjadi PT. Bisa saja menjadi PT Pasar Kota Medan Persero,” ujarnya. (BS-001)

Guru Swasta Curhat ke Akhyar

Wali Kota Curhat ke Jokowi Soal Prosedur Pengadaan Yang Ruwet

Anggota DPRD Madina Reses, Warga Curhat Soal Peredaran Narkoba

Dimas Sering Curhat Kerap Dipukuli di STIP Jakarta

SBY Curhat Saat Kampanye di Medan

Dirut RPH Curhat Ke Komisi B DPRD Medan