Dirut RPH Curhat Ke Komisi B DPRD Medan

Medan, (beritasumut.com) – Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Medan dengan PD Rumah Potong Hewan (RPH) Medan, Dinsosnaker Kota Medan dan Badan Pengurus Persatuan Buruh Independen di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (24/3/2014), berubah jadi forum curhat Dirut PD RPH Putrama Alkhairi.

RDP yang sejatinya membahas soal persoalan gaji pegawai dan tidak adanya Jamsostek yang dilaporkan serikat buruh, menjadi forum curhat karena tidak hadirnya perwakilan buruh sebagai pihak pelapor.

Di hadapan Ketua Komisi B Landen Marbun dan anggota komisi lainnya, Dirut PD RPH mengaku beban yang dipikul RPH Medan saat ini adalah dampak kondisi RPH sebelum dijabatnya. Seperti halnya soal tidak mampunya PD RPH membayar gaji karyawan mereka sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) dan memberi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Menurut Putrama, sejak dirinya memimpin PD RPH, kondisi keuangan tercatat minus. Selain itu juga bengkaknya karyawan RPH juga diakuinya sebagai masalah. Kondisi ini tidak sesuai dengan pendapatan yang dimiliki RPH dari pemotongan hewan.

“Saat awal saya menjabat Tahun 2012, jumlah karyawan kita mencapai 163 orang. Karena keuangan kita minus bahkan sampai lima bulan gaji mereka tidak terbayar. Tapi setelah saya memimpin, sedikit demi sedikit gaji itu bisa kita cicil,”ujar Putrama.

Karena kondisi itu, lanjut Putrama, dirinya tidak bisa membayar karyawannya sesuai dengan UMK Kota Medan, dan tidak bisa memberikan Jamsostek. Hal inilah diakui Putrama menjadi alasan serikat buruh melaporkannya ke Dinsosnaker Sumut.   

Dijelaskannya, proses pembiayaan untuk gaji dan operasional mutlak berasal dari hasil pemotongan hewan. Akibatnya RPH Medan kelimpungan saat akan membayar pegawai yang awalnya mencapai 163 orang. Menurutnya jumlah karyawan membludak karena di tahun 2005-2006, RPH Medan kerjasama dengan pihak asing dan membutuhkan tenaga kerja yang besar. Namun sejak kerjasama tersebut terputus, membengkaknya karyawan menjadi persoalan besar. 

Mendengar dirinya dilaporkan ke Dinsosnaker Sumut, sempat menarik perhatian pihak anggota dewan. Pasalnya persoalan yang dihadapi RPH Medan seharusnya diselesaikan Dinsosnaker Medan. “Kenapa bisa begitu? Kok bukan Dinsosnaker Medan yang menyelesaikannya,” tanya Ketua Komisi B Landen.

Mendengar pertanyan Landen itu, Putrama kembali menyambung curhat bahwa dirinya juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait pelanggaran ketenagakerjaan. “Itulah saya tidak mengerti. Sudah sering saya diperiksa. Dan katanya sudah mau dilimpahkan ke kejaksaan,” ujar Putrama pelan.

Mendengar hal tersebut, Landen Marbun kembali mengingatkan bahwa PD RPH Medan harus memikirkan kesejahteraan karyawannya. Meskipun perlu dilakukan perampingan karyawan, namun PD RPH tidak bisa serta merta mengesampingkan hak-hak dari karyawan.

Selain itu, lanjut Landen, ikut campur tangannya Disosnaker Sumut merupakan presenden buruk bagi Disosnaker Kota Medan dan RPH Medan. Pihaknya minta agar persoalan ini segera dituntaskan. RPH harus mengikuti peraturan.

“Meskipun dengan kondisi keuangan yang ada saat ini, RPH harus membuat gebrakan agar persoalan ini cepat selesai. Sebaiknya RPH Medan segera menyurati DPRD Sumut untuk membahas persoalan ini karena sudah melibatkan Dinsosnaker Sumut,” terangnya. (BS-001)

Guru Swasta Curhat ke Akhyar

Wali Kota Curhat ke Jokowi Soal Prosedur Pengadaan Yang Ruwet

Anggota DPRD Madina Reses, Warga Curhat Soal Peredaran Narkoba

Irsal Fikri Ketua Komisi B DPRD Medan

Pimpinan Perusahaan Daerah Pemko Medan Curhat

Dimas Sering Curhat Kerap Dipukuli di STIP Jakarta