DPRD Tuding Disbudpar Medan Lamban Tertibkan Restoran Halal dan Non Halal

Medan, (beritasumut.com) – Komisi C DPRD Kota Medan meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan segera mengambil tindakan tegas dalam menata maupun menindak restoran, kafe dan rumah makan yang menjual makanan halal dan non halal dalam satu tempat usaha.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi C DPRD Medan Muslim Maksum Yusuf di Medan, Kamis (27/3/2014).

Muslim menilai, Disbudpar lambat dalam menyelesaikan persoalan ini. Padahal persoalan ini sudah lama terjadi dan baru mencuat saat ini. Seharusnya, sudah ada solusi yang dilakukan guna penyelesaian sehingga tidak merugikan banyak orang. 

Masih menurut Muslim, pembentukan tim, rapat dan sebagainya sudah tidak perlu lagi dilakukan. Sebab hal itu sudah terlambat mengingat izin tersebut Disbudpar yang menerbitkan. Seharusnya sebelum izin dikeluarkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut melakukan survei atau klarifikasi makanan dan minuman apa saja yang dijual. Bahan makanan terbuat dari apa dan sebagainya.

“Kalau bentuk tim, menunggu ada yang keberatan, kapan ditindak? Solusi apa yang dilakukan? Sudah terlambat. Restoran, kafe, rumah makan tersebut terus beroperasi dan masyarakat terus berdatangan,” tegasnya.

Dia menambahkan, sejak awal seharusnya pihak SKPD meminta pengelola memberikan pengumuman di sini ada jual makanan halal dan non halal. Dapur, perlengkapan makan apakah terpisah atau tidak, dan lainnya sehingga masyarakat mendapat informasi jelas dan tidak menyesatkan.

Menurut Muslim, apabila hanya mengeluarkan izin dan tidak tahu jenis makanan yang disajikan, maka sama saja dinas tersebut ikut membantu menyesatkan atau merugikan masyarakat.

“Ini sama saja dinas tersebut tidak bertanggung jawab. Malah membantu merugikan masyarakat secara tidak langsung. Dimaklumi juga kalau belum ada tindakan tegas maupun lemahnya pengawasan dilakukan,” katanya.

Politisi PKS ini menambahkan, selaku pihak yang melayani dan melindungi masyarakat, harus sudah ada tindakan tegas dilakukan. Sebab, masyarakat semakin resah dengan yang terjadi saat ini. Pemberitaan di media sudah cukup menjadi alasan bagi Disbudpar untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan.

Bila terbukti, tegas Muslim, segera ditindak, apakah itu peringatan atau pembinaan sehingga tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam memilih tempat makan bersama keluarga. Hak-haknya sebagai konsumen terlindungi.

“Jadi, tidak ada alasan tidak menunggu. Segera turun ke lapangan, jangan sampai persoalan ini berlarut. Beda kalau tidak mampu. Masyarakat menunggu langkah tegas yang dilakukan SKPD tersebut menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Caleg DPR RI PKS Nomor Urut 5 Dapil Sumut I itu.

Anggota Komisi C DPRD Medan lainnya, Ilhamsyah menambahkan pihaknya berencana melakukan pemanggilan terhadap pihak Disbudpar Medan untuk membicarakan masalah ini. Termasuk pengelola restoran yang menjual makanan dan minuman halal dicampur menjadi satu seperti Smoke Ribs, Eat and Eat serta lainnya.

“Namun, saat ini belum didapat jadwal yang tepat. Selain sibuk kampanye, angota dewan juga sedang melakukan reses. Nanti kami cari jadwal untuk membicarakan masalah ini biar jelas apa saja yang harus dilakukan ke depan sehingga tidak ada lagi keraguan dari masyarakat bila makan di satu tempat,” tandas Ilhamsyah yang juga caleg DPRD Medan Partai Golkar Nomor Urut 2 Dapil II.

Sebelumnya Kadis Kebudayaan dan Pariwisata selaku pihak yang mengeluarkan izin dan pengawasan, mengatakan pihaknya akan membahas secara internal untuk menyelesaikan persoalan in. (BS-001)

Ketua KADIN Halal Bihalal dengan Ketua DPRD dan Wakil Walikota Medan

Gubernur Sumut Buka Puasa Bersama Pimpinan DPRD Sumut

Pidato Perdana pada Rapat Paripurna DPRD, Rico Waas Tekankan Medan untuk Semua

Audiensi IKLAB RAYA, Erni Ariyanti Tanggapi Pemekaran Sumatera Timur dan Sekolah Unggulan

Forkopimda Sumut Kompak hadiri Paripurna Mendengarkan Pidato Sambutan Gubernur

Ketua DPRD Sumut Ajak KoJAM Kolaborasi Pemberitaan dan Kritik Membangun