Minggu, 19 April 2026

Renegosiasi PT Sorikmas Mining Harus Dengan Kebijakan Radikal

Rabu, 08 Januari 2014 22:25 WIB
Renegosiasi PT Sorikmas Mining Harus Dengan Kebijakan Radikal
M Saima Putra
Direktur Eksekutif Indonesia Constitutional Watch Razman Arif Nasution (tengah) saat menyampaikan pidatonya didampingi Ketua Masyarakat Peduli Legislator DPR RI Saparuddin Haji Lubis (kanan) di Aula Hotel Rindang, Dalan Lidang, Panyabungan, Rabu (8/1/2014
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Panyabungan, (beritasumut.com) – Direktur Eksekutif Indonesia Constitutional Watch Razman Arif Nasution menyatakan harus ada kebijakan yang radikal dalam menghadapi renegosiasi terhadap penyelesaian tambang emas PT Sorikmas Mining dengan masyarakat Mandailing Natal (Madina).

Hal tersebut diungkapkan Razman yang juga Caleg DPR RI Nomor Urut 6 Partai Gerindra Dapil Sumut 2  menjawab wartawan usai silaturrahim dengan masyarakat Madina yang difasilitatori Ketua Masyarakat Peduli Legislator DPR-RI Saparuddin Haji Lubis di Aula Hotel Rindang, Panyabungan, Rabu (8/1/2014).

Razman menjelaskan, radikal yang dimaksudnya adalah keberanian penuh Pemerintah Kabupaten Madina dalam memainkan kebijakan dan progres dalam proses renegosiasi yang berpihak pada kepentingan serta masa depan rakyat.

“Kalau seorang Bupati, pasti dia akan cek itu ke menteri, bicara sama gubernur ini rakyat saya, saya dapat info dan foto begini. Harus berani, jangan lemah. Ini kepentingan rakyat,” tegas Razman putra asli Pantai Barat Madini ini.

Lanjutnya, jika tidak ada langkah radikal, persoalan tambang di Madina akan terus terjadi dan tidak terselesaikan, yang akhirnya tetap merugikan rakyat Madina.  

Razman menambahkan, sejauh ini renegosiasi tambang di Indonesia masih relatif gagal. Termasuk renegosiasi tambang Freeport. Itu karena pemerintah memiliki sisi kelemahan.

“Kelemahannya terletak pada manusia dan kepemimpinan. Presiden relatif lemah dari sisi kualitas kefiguran dan kepemimpinan (leadership).

Berdasarkan kajian Indonesia Constitutional Watch, sebanyak sekitar 150 Undang-Undang di Indonesia semuanya pesanan pihak asing, tandasnya. (BS-026)

Tags
beritaTerkait
Renegosiasi Solusi Penyelesaian Persoalan PT Sorikmas Mining

Renegosiasi Solusi Penyelesaian Persoalan PT Sorikmas Mining

Ibu-ibu Kembali Demo PT Sorikmas Mining

Ibu-ibu Kembali Demo PT Sorikmas Mining

Ibu-ibu Demo Protes PT Sorikmas Mining

Ibu-ibu Demo Protes PT Sorikmas Mining

Menhut Diminta Tidak Keluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT SM

Menhut Diminta Tidak Keluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT SM

Masyarakat & Muspida Madina Deklarasi Penyelesaian Sengketa Dengan PT SM

Masyarakat & Muspida Madina Deklarasi Penyelesaian Sengketa Dengan PT SM

DPRD Rekomendasi Penghentian Sementara Operasional PT Sorikmas Mining

DPRD Rekomendasi Penghentian Sementara Operasional PT Sorikmas Mining

komentar
beritaTerbaru
hit tracker