Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Lemahnya koordinasi yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan sejumlah instansi terutama kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan, menyangkut pengerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), menyebabkan kondisi badan jalan di kawasan Kota Medan rusak parah. Selain mengganggu kenyamanan warga, juga dapat membahayakan keselamatan pengemudi yang melintas akibat jalan licin dan berdebu.
Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin sangat menyayangkan tidak adanya koordinasi yang dilakukan Dinas Tarukim Sumut terkait proyek pemasangan instalasi air limbah di sejumlah kawasan di Kota Medan.
Di sisi lain menurut Amiruddin, sebelum pengerjaan dilakukan, sebaiknya ada pemberitahuan yang disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, mengenai waktu pengerjaan juga sebaiknya dilakukan malam hari, sehingga tidak mengganggu aktivitas warga pada siang hari.
"Mungkin lebih baik pengerjaan dilakukan pada malam hari. Disamping itu saya melihat tidak ada koordinasi yang dilakukan Dinas Tarukim provinsi dengan pemerintah kota, yang menyebabkan pengerjaan terkesan dibiarkan begitu saja," ucap Amiruddin di Medan, Rabu (11/12/2013).
Politisi Demokrat Kota Medan ini menyebutkan, ada cost atau biaya yang lebih besar bila pengerjaan diakukan malam hari. Akan tetapi, demi mengutamakan kepentingan umum, seyogyanya hal itu dapat diterapkan. Ia mencontohkan seperti di Jakarta, hampir semua proyek dikerjakan pada malam hari. Misalnya seperti teknis pengerjaan, menempatkan petugas lapangan, serta ada pemberitahuan ke masyarakat tentang spesifikasi proyek tersebut.
"Perlu ada konsultasi sebelum melakukan pengerjaan. Dengan begitu semua pihak turut terlibat didalamnya. Bahkan, masyarakat dan kepala lingkungan juga harus diikutsertakan. Dan terpenting ada pemberitahuan terlebih dahulu mengenai spesifikasi proyek yang dikerjakan," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tarukim Sumut Eddy S Salim menegaskan, proyek itu dikerjakan oleh Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pihaknya hanya bertanggung jawab dalam pengawasan.
"Saya sudah bicara ke satkernya, kenapa itu bekas galian belum ditutup. Tapi mereka bilang menunggu tanahnya stabil," ujar Eddy.
Dia mengaku sudah meminta bekas galian itu ditutup agar tidak menimbulkan debu saat panas dan becek saat hujan.
"Saya sudah ingatkan supaya digunakan pasir dan batu selama itu belum ditutup. Kalau memang ada protes, saya minta waktu beberapa hari untuk dicek lagi," tandasnya.
Sementara itu, Kadis PU Bina Marga Pemko Medan Khairul Syahnan Harahap mendesak Dinas Tarukim Sumut memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak akibat proyek instalasi air limbah. Bahkan, dia meminta Dinas Tarukim menghentikan pengerjaan karena sudah tidak sesuai kesepakatan awal. Parahnya, tidak jelas berapa panjang jalan yang akan digunakan untuk pemasangan instalasi air limbah itu.
Di sisi lain, klaim Khairul, atas kerusakan sejumlah ruas jalan akibat proyek instalasi air limbah ternyata tidak didukung data akurat. Pejabat di SKPD itu yang mengurusi bidang itu justru tidak tahu berapa panjang kerusakan jalan yang sudah terjadi akibat proyek milik Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara.
"Tidak ingat saya panjang dan lebar jalan Kota Medan yang harus diperbaiki Dinas Tarukim Sumut akibat pengerjaan instalasi air limbah tersebut. Sebab, saya hanya mendapatkan tembusan saja," ujar Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Kota Medan Tanwir.
Dia berdalih bahwa proyek ini ditangani Bagian Sumber Daya Mineral (SDM). Karena itu, Bidang SDM yang paham berapa panjang jalan yang mesti diperbaiki oleh Dinas Tarukim Sumut. (BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar
