Sabtu, 06 Juni 2026

Pemekaran Kabupaten Teluk Aru Tak Dibahas Komisi II DPR RI

Jumat, 22 November 2013 00:04 WIB
Pemekaran Kabupaten Teluk Aru Tak Dibahas Komisi II DPR RI
Google
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Fraksi Gerindra Bulan Bintang Reformasi (GBBR) DPRD Provinsi Sumatera Utara mempertanyakan kepada KomiI II DPR RI tentang pemekaran Kabupaten Teluk Aru yang sudah memenuhi syarat dan direkomendasikan DPRD Sumut ke DPR RI untuk segera dibahas, tapi sama sekali belum diundangkan atau dimasukkan untuk dibahas.

"Sementara ada usulan daerah pemekaran kabupaten yang tidak lengkap atau belum memenuhi syarat telah masuk dalam daftar yang akan diundangkan," Ketua Fraksi GBBR DPRD Sumut Yan Syahrin saat membacakan dan menyampaikan pemandangan umum fraksnya dalam sidang paripurna dengan agenda pembahasan Perubahan APBD Sumut 2013 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (20/11/2013).

Disampaikannya, tidak masuknya dan diundangkannya pemekaran Kabupaten Teluk Aru untuk segera dibahas menjadi kabupaten baru di tingkat DPR RI, maka Yan Syahrin meminta pimpinan DPRD Sumut segera menemui dan mempertanyakan langsung kepada Komisi I DPR RI. Hal ini diperlukan, tambah Yan Syahrin kepada wartawan, agar pimpinan dewan mengetahui secara rinci permasalahan sebenarnya.

Sebab, lanjut dia, sebelumnya DPRD Sumut khususnya melalui pimpinan telah mengeluarkan rekomendasi persetujuan pemekaran. "Jadi dirasa perlu pimpinan dewan untuk mempertanyakan hal tersebut," katanya.

Apalagi, lanjut dia, dalam mengeluarkan rekomendasi tersebut kemarin menggunakan APBD, sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. "Jadi kita sebagai wakil rakyat di DPRD Sumut nantinya tidak dipersalahkan rakyat," sebutnya.

Selain mempertanyakan tentang pemekaran Kabupaten Teluk Aru, Fraksi GBBR juga Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2013 belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Terutama dalam tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Fraksi GBBR juga mempertanyakan belum tercapainya revitalisasi pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri/agrobisnis di Provinsi Sumut. "Mohon penjelasan saudara gubernur, berapa ton sebenarnya  target produksi gabah kering giling, demikian juga dengan produksi jagung, kedelai terutama dalam persiapan menghadapi tahun baru 2014," papar Yan Syahrin. (BS-022)

Tags
Pemekaran
beritaTerkait
Kelompok Aliansi Pemerhati Papua Bangkit Dukung Pemekaran 3 Provinsi Baru

Kelompok Aliansi Pemerhati Papua Bangkit Dukung Pemekaran 3 Provinsi Baru

Ketua Barisan Merah Putih: Pemekaran di Papua Bukan Aspirasi Baru

Ketua Barisan Merah Putih: Pemekaran di Papua Bukan Aspirasi Baru

Mahasiswa Yapen Dukung Otonomi Khusus

Mahasiswa Yapen Dukung Otonomi Khusus

Wapres: Pemerintah Masih Lakukan Moratorium Pemekaran Daerah

Wapres: Pemerintah Masih Lakukan Moratorium Pemekaran Daerah

Pemekaran Desa Batukarang Kuta Hampir Rampung, Pemprov Sumut Serahkan Kode Registrasi Desa ke Pemkab Karo

Pemekaran Desa Batukarang Kuta Hampir Rampung, Pemprov Sumut Serahkan Kode Registrasi Desa ke Pemkab Karo

Puspen Mendagri Bantah Rilis Daftar 57 Calon Kabupaten dan 8 Provinsi yang Akan dimekarkan

Puspen Mendagri Bantah Rilis Daftar 57 Calon Kabupaten dan 8 Provinsi yang Akan dimekarkan

komentar
beritaTerbaru
hit tracker