Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Korupsi di negari ini sudah masuk pada tingkat paling ekstrim, praktiknya pun semakin rapi dan licin sehingga sulit sekali terjamah oleh hukum. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, korupsi dilakukan secara berjamaah. Itu bisa dilihat dari berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan partai politik, pengusaha, hingga pejabat tinggi, pejabat negara, sampai para profesional. Tragisnya lagi lilitan dinasti politik pun tak ketinggalan. Praktik korupsi dinilai sudah mendarah daging dan sulit diberantas.
Demikian ditegaskan Sekretaris Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Utara Darwin Sipahutar di Medan, Selasa (22/10/2013).
Masih menurut Darwin, dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Sidang Umum South East Asia Parliamentarians Agains Cooruption (SEAPAC) yang diikuti oleh 11 negara yang peduli akan isu-isu korupsi dan berlangsung di Medan, Rabu-Kamis (23-24/10/2013) merupakan sebuah penghamburan anggaran yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi.
“Yang jelas menurut penilaian kami pelaksanaan SEAPAC ini tidak bermanfaat bagi pemberantasan korupsi di Indonesia dan negara-negara lain. Kerjasama negara-negara Asia Tenggara dalam membangun komitmen pemberantasan korupsi secara bersama terkesan hanya sebatas pepesan kosong. Hal ini terbukti penyakit akut (korupsi) ini bukan hanya terjadi di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja, bahkan potensi korupsi sudah melekat ke sistem sehingga sudah dianggap lazim serta tidak melanggar hukum. Ironisnya di Indonesia praktik korupsi sudah menjalar ke bagian pemerintah terkecil di bangsa ini,” ujar Darwin.
Komitmen bersama untuk mewujudkan good governance dengan menyatukan negara-negara Asia Tenggara turut serta dalam menyatakan perang terhadap korupsi dianggap masih setengah hati. Faktanya bahwa hampir keseluruhan negara peserta SEAPAC adalah pelaku korupsi. Hasil survei mutakhir Transparency International (TI) menunjukkan, indeks korupsi Indonesia pada Tahun 2012 bercokol di urutan 118 dari 176 negara.
Sementara itu, pada tingkat regional ASEAN, peringkat korupsi Indonesia jauh di bawah Singapura (peringkat 5), Brunei Darussalam (46), Malaysia (54) dan Thailand (88). Indonesia hanya lebih baik bila dibandingkan dengan Vietnam (123), Laos (160) dan Myanmar (172). Ini menunjukkan bahwa potensi korupsi di negara-negara ASEAN sudah terorganisir dan sitemik, jelas Darwin.
Dalam perjalanan demokrasi, korupsi memang menjadi salah satu hambatan untuk membangun bangsa yang maju, terlebih dalam pelaksanaan SEAPAC ini tidak melibatkan para wakil rakyat, justru di Indonesia praktik korupsi terbesar itu ada di dalam lingkungan legislatif dan eksekutif. Tidak terlibatnya kepala-kepala daerah sebagai peserta khusus SEAPAC sudah jelas pelaksanaan sidang umum pembahasan korupsi ini hanya sebatas reuni dan temu ramah saja sifatnya.
Sedangkan persoalan substansi yang harus disepakati dalam gawean internasional ini tidak menutup kemungkinan sulit akan tercapai, apalagi dengan kehadiran Singapura sebagai peserta ini jelas menjadi penghambat kerjasama internasional dalam pemeberantasan korupsi, tutur Darwin.
Karena kita ketahui bahwa Singapura adalah surga bagi para koruptor Indonesia untuk melarikan diri. Anehnya sampai saat ini perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura tidak berlaku lagi karena Indonesia belum meratifikasi perjanjian sejak Tahun 2007. Sepanjang Indonesia tidak meratifikasi perjanjian itu, sepanjang itu pula koruptor di Indonesia bebas berkeliaran dan bebas menumpuk harta korupsinya ke Negara Singa itu. Alhasil pelaksanaan SEAPAC ini macet total dan tidak membawa arus perubahan dalam pencegahan korupsi di negara-negara Asia Tenggara, jelasnya.
“Oleh karena itu pelaksanaan SEAPAC harus diprotes keras dan tidak tepat diadakan di Medan, karena kita tahu bahwa Sumatera Utara sebagai daerah terbesar penghasil koruptor, sebut saja dalam persoalan anggaran BDB yang melibatkan hampir seluruh kepala-kepala daerah dan sejumlah anggota dewannya. Ini yang membuat kita ragu akan capaian hasil pelaksanaan SEAPAC ini untuk menuju apa yang disebut sebagai Deklarasi Medan untuk Asia Tenggara,” tandas Darwin. (BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar
