Provinsi Baru Bukan Solusi Sejahterakan Rakyat

Medan, (beritasumut.com) – Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur yang terdiri atas gabungan Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu Raya dinilai sarat dengan ambisi kekuasaan dan kepentingan politik.

Pemekaran dua daerah ini menjadi provinsi baru di Sumatera Utara dinilai tidak mencerminkan hajat masyarakat secara luas. Konon beberapa pemekaran kabupaten di wilayah Labuhan Batu Raya dan Asahan sampai saat ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan bagi kelangsungan hidup masyarakat terutama dalam pembangunan infrastruktur, tata kota, peningkatan ekonomi kerakyatan masih dalam tanda tanya besar.

Demikian diungkapkan Sekretaris Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumut Darwin Sipahutar di Medan, Ahad (22/6/2014).

Dijelaskan, sudah selayaknya pemerintah pusat menghentikan wacana pemekaran provinsi baru. Bayangkan saja provinsi yang ada saat ini berjumlah 34 provinsi, ditambah lagi dengan wacana 4 provinsi baru di wilayah Sumut. Belum lagi di pulau-pulau lain. Bisa kebanyakan provinsi Indonesia ini.

“Artinya, APBN kita tidak akan kuat untuk mengucurkan dana DAK dan DAU. Alhasil anggaran yang ada hanya untuk membiayai gaji pegawai daerah, dan anggaran pelaksanaan pemilukada. Pertanyaannya, kapan waktunya pemerintah daerah baru mengurusi hak-hak normatif rakyat,” ujar Darwin yang juga putera daerah Labuhan Batu Utara (Labura) ini.

Darwin juga menilai, sejauh ini wacana pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur masih jauh dari amanat UU No 34 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Alasannya cukup sederhana karena wacana ini dimunculkan dari sebuah ambisi kekuasaan akibat gagalnya para caleg di pemilu legislatif lalu dan bagi-bagi kue politik.

Selain itu pemekaran Provinsi Sumatera Pantai timur ini akan menimbulkan pemerintahan yang absolut serta membuka peluang untuk melakukan korupsi sebesar-besarnya. Rasanya tak perlu membelah Sumut ini menjadi kepingan provinsi-provinsi baru yang tentunya sangat merugikan rakyat.

“Kalau alasannya untuk kesejahteraan rakyat, mari bersama-sama kita tuntut otonomi khusus demi untuk kesejahteraan rakyat, mengingat bahwa Sumut sebagai penyumbang terbesar PAD untuk pusat tanpa bagi hasil,” pungkas Darwin Sipahutar. (BS-001)