Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan melalui juru bicaranya Ilhamsyah menilai, kinerja Dinas Pertamanan Kota Medan belum optimal, dikarenakan masih cukup banyak lampu penerangan jalan yang tidak terawat, bahkan mati sama sekali, terutama di daerah pinggiran.
"Hal ini tentu saja menciptakan suasana yang tidak aman dan nyaman di malam hari," ujar Ilhamsyah yang membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun 2013 di Gedung DPRD Medan, Jalan Krakatau, Medan, Senin (19/8/2013).
Tidak hanya itu, Politisi partai Golkar yang duduk di Komisi C DPRD Medan ini juga menyoroti kesemrawutan papan reklame yang jelas-jelas mengurangi keindahan Kota Medan serta banyaknya pohon yang kurang terawat dan bertumbangan yang akan membahayakan pengguna jalan.
Demikian juga terhadap program ruang terbuka hijau (RTH), proyek pembuatan taman kota, serta proyek pemeliharaan taman kota terkesan asal jadi. Sepertinya ada pembiaran dari Dinas Pertamanan, ungkap anggota dewan yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) II ini.
Kemudian pada P-APBD Dinas Pertamanan mengalami pertambahan anggaran Rp13,2 miliar. Jangan jadikan pertambahan tersebut untuk memperbesar silpa di akhir tahun anggran karena laporan realisasi anggaran semester pertama, belanja yang terealisasi hanya sebesar Rp14,1 miliar dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp127,4 miliar.
"Untuk itu kami mohon penjelasan, apa alasan tidak optimalnya Dinas Pertamanan dalam merealisasikan anggaran tersebut," ungkapnya.
Semakin menjamurnya reklame di setiap ruas jalan, tapi pendapatan dari sektor reklame sangat tidak logika. "Kami minta kepada Dinas Pertamanan untuk menertibkan baliho calon legislatif sebab pemilihan umum masih lama lagi, tetapi balihonya sudah terpampang dimana-mana yang bukan pada tempatnya sehingga merusak keindahah Kota Medan,” imbuhnya.
Dalam melakukan penindakan baliho atau reklame ditemui adanya baliho/reklame yang sudah membayar pajak/retribusi tapi di lapangan tetap dilakukan pembongkaran. Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakpahaman dalam manajemen Dinas Pertamanan, papar Ilham.
"Kita masih ingat dan sangat memalukan baru kali ini ada pimpinan yang didemo oleh bawahannya ini menunjukkan komunikasi pimpinan dan bawahan tidak terjalin secara harmonis. Mungkin sejak Dinas Pertamanan ada di Medan baru kali ini adanya pengunduran diri pejabatnya, yang sangat mengherankan 3 orang mengundurkan diri, tetapi 10 orang yang diganti,” tegasnya.
Fraksi Partai Golkar DPRD Medan lanjut Ilhamsyah juga meminta Pemko Medan untuk mengembalikan pembayaran pajak reklame kepada Dinas Pendapatan sesuai Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011.
Karena sampai saat ini Dinas Pertamanan belum mampu menaikkan pendapatan yang ditargetkan dan bukan tidak mungkin sampai akhir Tahun Anggaran 2013 ini, Dinas Pertamanan tidak dapat merealisasikan pendapatnya hingga 50 % karena saat ini baru 20 % yang terealisasi dari target yang dianggarkan, tandas Ilhamsyah. (BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar