Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho memberi laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 pada sidang paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (1/7/2013). Sidang dipimpin Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun didampingi Wakil Ketua Sigit Pramono Asri dan dihadiri Sekdaprov Sumut Nurdin Lubis, Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Bahar Siagian dan sejumlah Pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
Saat membacakan laporan pada sidang paripurna DPRD Sumut terkait penyampaian Nota Pengantar Gubernur tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, Gatot menjelaskan tiga materi pemaparan. Pertama tentang laporan realisasi APBD 2012, kedua neraca daerah Tahun 2012 dan ketiga, mengenai laporan arus kas Tahun 2012.
Dibeberkan Gatot, mengenai realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012 mencapai sebesar Rp7.632.295.295.420 atau 91,90 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp8.305.169.256.857, terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Belanja tidak langsung realisasinya mencapai sebesar Rp5.157.747.590.254 atau 92 persen dari anggaran sebesar Rp5.582.522.690 terdiri atas belanja pegawai Rp955 M atau 97,03 persen terealisasi, belanja hibah Rp1,7 triliun atau 92,94 persen terealisasi, belanja bantuan sosial Rp25,8 M atau 31,55 persen terealisasi, belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota Rp549 milar atau 77 persen terealisasi dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebesar Rp1,8 triliun atau 98,1 persen terealisasi serta belanja tidak terduga Rp2,5 miliar atau 51,50 persen terealisasi.
Sedangkan belanja langsung, realisasinya sebesar Rp2.474.547.705.166 atau 90 persen dari anggaran sebesar Rp7.722.342.734.167, di antaranya terdiri atas, belanja pegawai sebesar Rp160.000.783.996 atau 82 persen dari jumlah anggaran Rp179.262.677.840. Belanja barang dan jasa sebesar Rp1,5 triliun dan belanja modal Rp803 miliar.
Sementara penjelasan realisasi APBD TA 2012, berupa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp7.200.498.304.672 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4 triliun atau 92 persen dari target dan pendapatan transfer sebesar Rp3 triliun atau 90 persen dari target dan pendapatan lain-lain sebesar Rp25 miliar. Kelompok PAD yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.
Selanjutnya, Gatot memaparkan realisasi penerimaan dari kelompok pendapatan transfer Tahun 2012 mencapai angka Rp1,6 triliun atau 88.75 persen dari target, diperoleh dari pendapatan bagi hasil pajak dengan realisasi sebesar Rp451,8 miliar atau 70,15 persen dari target. Pendapatan bagi hasil bukan pajak terealisasi Rp8,3 miliar atau 42 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan realisasi Rp41,6 miliar atau 100 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan pendapatan dari transfer pemerintah pusat lainnya sebesar Rp1,5 triliun terdiri atas dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.
Dalam laporannya, Gatot mengakui kas keuangan APBD Sumut Tahun 2012 mengalami defisit sebesar Rp431.796.990.748 miliar.
"Defisit terjadi akibat pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Realisasi Pendapatan 2012 hanya sebesar Rp7.200.498.304.672 sementara belanja terealisasi Rp7.632.295.295.420 sehingga terjadi defisit Rp431.796.990.748," ungkap Gatot.
Sementara untuk realisasi pembiayaan sebesar Rp446.524.581.794. Hal itu diperoleh dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp711.836.577.826 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan Rp265.311.996.032. Silpa menjadi Rp14.727.591.046.
Menurut Gatot, ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 yang disampaikan tersebut telah disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagaimana yang tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumut. Sedangkan penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD berupa output program maupun kegiatan, telah dijelaskan pada laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Tahun 2012 dan telah mendapatkan rekomendasi dari DPRD Sumut.
(BS-022)
Tags
beritaTerkait
komentar
