Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Kabar yang menghebohkan Kantor Walikota Medan terkait permintaan setoran komisi proyek (fee) secara paksa pada rekanan (pemborong) di Dinas Pertamanan Kota Medan terus bergulir. Kadis Pertamanan Kota Medan Zulkifli Sitepu yang baru dilantik 22 Januari 2013 lalu menggantikan Erwin Lubis SH, membantah telah meminta paksa, malah Zulkifli menuding adanya permainan mafia di dinas yang baru dipimpinnya tersebut.
"Sekarang begini saja, sebutkan saja siapa yang mengatakan itu. Biar saya buat laporan ke Polresta Medan. Itu tidak benar. Tidak pernah saya bertemu mereka. Coba tanyakan langsung ke pemborong (rekanan) itu, apakah pernah bertemu dengan saya. Mungkin pun mereka tidak tahu seperti apa wajah saya," kata Kadis Pertamanan Kota Medan Zulkifli Sitepu kepada wartawan di sela-sela penertiban tiga billboard ilegal di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Adam Malik Glugur, Medan, Sumatera Utara, Ahad (17/02/2013) malam.
Zulkifli mengatakan, dirinya berani jika dipertemukan secara langsung pada pihak rekanan yang mengaku dimintai jatah fee proyek 10 persen tersebut. Apalagi, jika bersangkutan dapat menunjukan bukti yang mengenai permintaan dirinya tersebut.
"Saya berani bersumpah. Tidak pernah saya meminta itu. Saya hanya melakukan kroscek. Memang saya menyuruh anggota di kantor untuk memanggil pemborong itu. Saya panggil untuk sama-sama melakukan kroscek di lapangan pada pekerjaan yang sudah dikerjakannya apakah sesuai atau tidak. Saya tidak mau jika ada masalah dalam pekerjaan proyek di lapangan malah jadi kesalahan saya. Padahal itu, kesalahan dari pejabat sebelumnya," ujarnya.
Dia mencontohkan pekerjaan proyek pot bunga, lampu jalan dan lampu hias di jembatan. Beberapa pekerjaan itu didapatinya ada yang tidak beres seperti pekerjaan lampu jalan. Selain itu, ada pula pekerjaan lampu hias di pohon seperti di persimpangan jalan dekat rumah dinas, dekat Merdeka Walk dan simpang Pasar V Marelan banyak yang sudah mati.
"Lihat saja sendiri, lampu hias yang bergantungan di atas pohon itu. Seperti di dekat Rumah Dinas Pak Walikota, ada pula di dekat Merdeka Walk dan terus ada juga di Pasar V Marelan. Banyak lampu itu sudah mati, padahal baru dipasang. Masalah-masalah seperti itu maksud saya. Makanya saya minta pemborong kroscek bersama-sama ke lapangan. Itu masih ada masa perawatan dan itu masih tanggungjawab pemborong. Kalau sudah selesai, baru saya mau teken SPM-nya (Surat Perintah Membayar)," ujarnya.
Saat ditanya wartawan SPM itu sudah diteken sejak Kadis Pertamanan masih dijabat oleh Erwin Lubis, Zulkifli membantah. Dia menjelaskan SPM itu belum selesai, karena pada saat itu ada masalah dengan keuangan Pemko Medan dan baru diteken pada Tahun Anggaran 2013 untuk pembayaran proyek pekerjaan di Tahun Anggaran 2012.
"Pekerjaan di Tahun 2012 akan dibayarkan Tahun Anggaran 2013. Jadi, saya yang teken SPM itu. Saya tidak mau bermasalah. Masalah temuan itu sudah saya laporkan ke Inspektorat Kota Medan. Inspektorat pun bingung, dan meminta masalah itu untuk saya atasi sebelum menjadi temuan BPK RI. Saat ini BPK sedang melakukan audit. Saya sudah minta pemborong menyelesaikan itu, baru saya mau teken SPM itu," jelasnya.
Selain itu, Zulkifli juga menilai adanya mafia bermain dalam dinasnya. Zulkifli juga sudah memberikan peringatan keras pada seluruh anggotanya di Dinas Pertamanan Kota Medan, untuk tidak terlibat dalam permainan yang merugikan PAD Kota Medan.
"Jabatan itu amanah. Pak Walikota mempercayakan amanah itu pada saya. Artinya, saya juga harus menjaga amanah. Saya ingin memperbaiki dinas ini agar tidak kacau lagi. Saya tidak membantah, ada oknum anggota kita di Dinas Pertamanan yang ada permainan dengan rekanan. Ini yang sudah saya antisipasi. Saya sudah peringati semua staf di dinas agar tidak terlibat. Kalau ada yang terlibat, ku tebas. Mafia harus dimatikan, bukan dipelihara. Saya bukan mau cari uang dari jabatan ini," ungkapnya.
Dia kembali memberikan contoh tiga billboard reklame yang dibongkarnya pada Ahad (17/02/2013) malam. Dalam penertiban itu, Dinas Pertamanan membongkar tiga billboard, bahkan satu diantaranya billboard berukuran raksasa atau bando di dekat jembatan Glugur Adam Malik dan Jalan Imam Bonjol (dekat Hotel Tiara).
"Lihat saja sendiri, baliho ini bisa berdiri. Sampai saat ini tidak memiliki izin. Billboard ini bisa berdiri lama tanpa izin, padahal pejabat yang lama sudah tahu. Malam ini, kita bongkar semuanya biar bersih. Saya sudah peringatkan anggota maupun Kabid, jangan main mata dengan perusahaan reklame yang tidak punya izin. Mungkin ini juga yang membuat banyak orang tidak suka pada saya, karena tidak ada lagi tempat cari makan. Mungkin itu juga yang menghembuskan informasi saya minta paksa fee proyek pada rekanan," tegasnya.
(BS-024)
Tags
beritaTerkait
komentar
