Sabtu, 06 Juni 2026

Ansor Desak Aparat Penegak Hukum Usut Dugaan Pemotongan Dana PUMP di Madina

Kamis, 22 Mei 2014 20:55 WIB
Ansor Desak Aparat Penegak Hukum Usut Dugaan Pemotongan Dana PUMP di Madina
Ilustrasi. (Google)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Panyabungan, (beritasumut.com) – PC GP Ansor Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan pemotongan dana Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP).

Hal tersebut disampaikan Ketua GP Ansor Madina Ahmad Rijal di Panyabungan, Kamis (22/5/2014).

Dijelaskan, dana PUMP bersumber dari pemerintah pusat untuk kelompok nelayan di Kecamatan Natal, Batahan dan kecamatan Muara Batang Gadis. 

Namun dana PUMP tersebut diduga dipotong oleh sejumlah oknum di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Madina.

"Kami mendesak lembaga penegak hukum agar segera mengusut dugaan pemotongan dana PUMP yang dikucurkan untuk nelayan di Pantai Barat mulai Tahun 2012 hingga Tahun 2013,” ujarnya. 

Berdasarkan info dan keterangan kelompok nelayan, jumlah kerugian negara dalam kasus ini diduga mencapai miliaran rupiah. Bayangkan saja pada Tahun 2012 jumlah dana sebesar Rp2,8 miliar namun nelayan mengaku yang mereka terima hanya sekitar 58 persen. Itu pun yang dicairkan bukan Rp100 juta per kelompok tetapi Rp80 juta. 

“Ini sudah jelas-jelas tindak pidana korupsi yang harus segera dituntaskan," tegasnya.

Menurut Rijal, GP Ansor turun ke lapangan untuk berdiskusi dengan masyarakat nelayan dan nelayan mengaku dana yang mereka terima tidak sama dengan jumlah yang semestinya. 

Bahkan menurut nelayan, bukan hanya bantuan dana PUMP yang dipotong, tetapi subsidi atau bantuan jenis lainpun selama ini selalu ada pemotongan.

"Kami harap lembaga penegak hukum jangan tutup mata atas kasus ini. Memang kasus Dinas Kelautan dan Perikanan saat ini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Panyabungan, namun sekian bulan bergulir kasusnya sampai sekarang belum jelas siapa tersangkanya, padahal kejari sudah menjelaskan bahwa mereka menemukan kerugian negara atas penggunaan anggaran di dinas itu,” bebernya. 

Untuk itulah Polres Madina juga diharapkan bertindak melakukan penyidikan atas berbagai dugaan penyalahgunaan anggaran di dinas itu. Jika penyalahgunaan anggaran dan jabatan terus dibiarkan, maka masyarakat tidak akan pernah sejahtera, pungkasnya. (BS-026)

Tags
beritaTerkait
Hadiri Konfercab XIX GP Ansor Medan, Walikota: Kami Buka Pintu Kolaborasi Membangun Kota

Hadiri Konfercab XIX GP Ansor Medan, Walikota: Kami Buka Pintu Kolaborasi Membangun Kota

Audiensi GM Perum Damri, Kadishub Sumut Minta Damri Evaluasi Layanan dan Tingkatkan Inovasi Layanan Transportasi

Audiensi GM Perum Damri, Kadishub Sumut Minta Damri Evaluasi Layanan dan Tingkatkan Inovasi Layanan Transportasi

Presiden Hadiri Inaugurasi Ansor dan Pelantikan Pengurus Pusat GP Ansor 2024-2029 di GBK

Presiden Hadiri Inaugurasi Ansor dan Pelantikan Pengurus Pusat GP Ansor 2024-2029 di GBK

Walikota Medan Hadiri Konferwil XVIII GP Ansor Sumut

Walikota Medan Hadiri Konferwil XVIII GP Ansor Sumut

Walikota Ajak GP Ansor Medan Putus Penyebaran Covid-19 dan Pulihkan Perekonomian

Walikota Ajak GP Ansor Medan Putus Penyebaran Covid-19 dan Pulihkan Perekonomian

Presiden Ajak Anggota GP Ansor Cintai, Beli, dan Promosi Produk Dalam Negeri

Presiden Ajak Anggota GP Ansor Cintai, Beli, dan Promosi Produk Dalam Negeri

komentar
beritaTerbaru
hit tracker