Senin, 05 Oktober 2026

LBH Medan: Polri Harus Reformasi Total

Minggu, 31 Maret 2013 22:39 WIB
LBH Medan: Polri Harus Reformasi Total
Google
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Desakan untuk melakukan pembaharuan di tubuh Polri semakin kian deras supaya tingkat pelayanan bisa ditingkatkan. Kesan selama ini seram dan kurang bermasyarakat harus diubah dengan sistem reformasi total di tubuh Polri.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Surya Adinata di Medan, Ahad (31/03/2013) mengatakan, tindakan arogan dan tidak mengundang simpati masyarakat, sudah saatnya diubah, jangan sampai menjadi budaya yang terus tertanam di tengah-tengah masyarakat. 

LBH Medan menilai dengan keterbukaan informasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat, telah membangun intelektualitas masyarakat yang kini tidak mudah ditakut-takuti dengan sikap kasar tanpa ada alasan yang jelas. 

Oleh karena itu, LBH Medan meminta agar reformasi di tubuh Polri harus benar-benar ditegakkan. Tak hanya itu, LBH Medan melihat bahwa pada kenyataannya, polisi kurang berkomunikasi dengan masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya mengayomi dan melindungi.

"Selama ini masyarakat kita telah mengalami krisis kepercayaan terhadap para penegak hukum kita, terutama Kepolisian. Karena masyarakat menganggap hukum itu hanya berlaku bagi kalangan menegah ke bawah, jarang sekali sekali menyentuh kalangan atas yang sebenarnya melanggar. Nah, hal ini harus ditunjukkan polisi bahwa mereka bekerja dengan baik. Maka komunikasikan dengan masyarakat. Maka saya pikir, tindakan penembakan terhadap masyarakat atau sebagainya, tidak perlu terjadi," kata Surya.

Surya mencontohkan beberapa kasus yang ditangani Polri yang berujung pada jatuhnya korban di pihak masyarakat. "Ujung-ujungnya apa, pertanyaan masyarakat dijawab dengan peluru tajam. Ini yang membuat antipati," kata Surya.

Ketika ditanya tentang kasus tewasnya Kapolsek Dolok Pardamean AKP Andar Siahaan pada Rabu, 27 Maret 2013 lalu, Surya mengatakan bahwa tindakan itu sangat tidak pantas dilakukan. Namun dia mengatakan polisi juga harus objektif dan profesional dalam menilai sebuah perkara, tidak boleh emosional.

"Jadi kita harus melihat juga akar permasalahannya itu bagaimana. Di kawasan itu, Dusun Rajanihuta, Nagori Buntu Bayu Paneraja Kecamatan Dolok Pardamean, itu sangat kerap terjadi kemalingan. Makanya masyarakat sangat geram. Jadi tindakan masyarakat tersebut di luar perkiraan mereka. Artinya tidak terencana. Masyarakat juga tidak kenal dengan Kapolseknya yang saat itu datang tidak menggunakan seragam. Kita juga tidak tahu bagaimana proses penangkapan itu. Bisa jadi, selain teriakan, mungkin ada tindakan provokatif lain yang membuat masyarakat marah," kata Surya.

Wakil Direktur LBH Medan M Khaidir Harahap menimpali, perilaku masyarakat yang terkesan kasar dan karena main hakim sendiri itu bisa jadi sebuah pertanda bahwa masyarakat sudah tidak percaya dengan polisi.

"Perilaku main hakim dan berbuat kekerasan bagaimanapun tidak diperbolehkan. Namun bisa saja masyarakat sdh mulai tidak percaya dengan penegakan hukum kita karena seringnya aparat hukum yang notabene seharusnya memberantas kejahatan malah terlibat dalam berbagai kejahatan. Banyak kok kita lihat dan menerima laporan seperti itu. Tapi indikasi ini sangat kuat. Jadi Polri harus berbenah," kata Khaidir. (BS-021)

Tags
beritaTerkait
Pemprov Sumut Terus Dukung Program Strategis Polri Ciptakan Keamanan dan Ketertiban
Safari Ramadan di Medan, Kapolri: Pererat Silaturahmi Demi Keamanan dan Kesejahteraan
Kapolri Tinjau Renovasi Masjid hingga Bakti Sosial di Polda Sumut
Sepuluh Pejabat Utama Polda Sumut dan 13 Kapolres Dimutasi
Rapim TNI-Polri Tahun 2025, Presiden Prabowo Tegaskan TNI-Polri Dedikasikan Diri untuk Bangsa dan Negara
Sebanyak 20 Polisi Telah Disidang Etik Buntut Pemerasan Penonton DWP
komentar
beritaTerbaru
hit tracker