Pj Gubernur Sumut Sebut APIP Berperan Sukseskan Pembangunan Daerah

beritasumut.com - Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam menyukseskan jalannya pembangunan daerah. Dengan adanya APIP, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin, usai mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengawasan Intern tahun 2024 yang diselenggarakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara virtual di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (22/05/2024).

“APIP ini memastikan APBD digunakan dengan baik dan tepat sasaran, kebocoran anggaran dapat dihindari, sehingga pembangunan pun dapat dijalankan dengan baik, kesejahteraan rakyat pun terwujud,” kata Hassanudin.

Hassanudin memaparkan, beberapa capaian area intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP) di antaranya pengawasan APIP 93,54%, manajemen ASN 95,75%, optimasi pajak daerah 83,15% dan lainnya. Hassanudin akan terus mendorong peningkatan area intervensi tersebut.

“Seperti yang disampaikan Presiden pada pembukaan Rakor tadi, tuntutan ke depan akan semakin tinggi, untuk itu kita pemerintah juga akan terus meningkatkan pelayanan kita,” kata Hassanudin, didampingi Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun, dan Plh Kepala Dinas Kominfo Sumut Achmad Yazid Matondang.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya, saat pembukaan Rakor mengatakan keberadaan APIP mesti memberikan solusi dan melakukan pencegahan. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan BPKP dan pengawas internal bertugas tidak untuk mencari kesalahan, justru mencegah penyimpangan. Untuk itu, BPKP atau pengawas internal memberikan arahan yang benar mengenai tuntunan.

[br] Jokowi meminta BPKP atau APIP untuk mengutamakan out come atau manfaat yang maksimal untuk masyarakat untuk menjadi pembangunan kita semakin hari semakin berkualitas. “Ibaratkan gerbong kereta, BPKP berkontribusi membangun relnya. Lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat pas,” kata Jokowi.

Dikatakan Jokowi, pengawas internal tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. “Ini nggak boleh, itu nggak boleh, bukan itu atau menambah tanda larangan. Pokoknya ini tidak, pokoknya ini tidak, bukan itu. Kalau itu terjadi ujungnya justru akan memperlambat. Padahal tadi kita pengen kereta cepat sampai tujuan,” kata Jokowi.(BS03)

Kelola Keuangan Daerah, Pemko Medan Pastikan Setiap Rupiah Digunakan untuk Kepentingan Rakyat

Pj Gubernur Sumut Minta Perangkat Daerah Kooperatif dan Proaktif

Presiden Prabowo Tekankan Penyusunan Anggaran Harus Berorientasi pada Efisiensi dan Penghematan

Mendes Alokasikan Rp 16 Triliun dari Dana Desa untuk Swasembada Pangan

Pj Bupati Langkat Tegaskan untuk Mengurangi Dana Bimtek Pada APBDes 2025

Pj Gubernur Sumut Terima Penghargaan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi dari Mendagri