Nota Kesepakatan KUA PPAS RAPBD 2024 Ditandatangani, Belanja Pemko Medan Ditetapkan Rp 7,9 Triliun

beritasumut.com - Walikota Medan, Bobby Nasution dan Ketua DPRD Medan, Hasyim, SE menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan Tahun 2024 di Gedung DPRD Medan, Senin (28/08/2023).

Dengan kesepakatan ini diharapkan pembangunan kota yang berdaya guna dan berhasil guna dapat diwujudkan.

Penandatangan turut disaksikan Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, Wakil Ketua DPRD, Rajudin Sagala, anggota DPRD Medan, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan serta camat se-Kota Medan.

Sebelumnya dalam rapat paripurna, Bobby Nasution mengatakan, situasi dan kondisi serta tantangan pembangunan kota saat ini cukup dinamis, dengan tuntutan, kebutuhan dan kepentingan pembangunan kota yang semakin kompleks. Apalagi tahun 2024, ungkapnya, dipengaruhi juga oleh kondisi eksternal dan politik nasional dan lokal.

Oleh karenanya, kata Bobby Nasution, APBD yang ditetapkan nantinya, dapat terus dijaga agar bisa tetap efektif dan fokus kepada program-program prioritas pembangunan kota yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, imbuhnya, dapat menjadi stimulus perekonomian kota, sekaligus mampu mewujudkan asumsi-asumsi makro perekonomian masyarakat sebagaimana yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, jelas Bobby Nasution, sesuai dengan RPJMD untuk tahun 2024, Pemko Medan telah menetapkan tema pembangunan kota yaitu “Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Infrastruktur, untuk menuju Medan Berkah yang Maju dan Kondusif Melalui Kolaborasi Perencanaan Mendukung Peningkatan Produktivitas”. Di sisi lain, lanjutnya, juga mengharapkan dapat mendorong terus tumbuh dan berkembangnya perekonomian kota yang lebih baik.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, kita telah menetapkan asumsi makro ekonomi dalam KUA TA 2024 dengan proyeksi yang lebih optimis, seperti PDRB harga berlaku (Rp. 322,1 Triliun lebih), pertumbuhan ekonomi (6,1 %), inflasi yang lebih terkendali (3,5 %) dan lain-lain. Melalui asumsi-asumsi makro ekonomi tersebut, kita juga sudah menyepakati kerangka anggaran baik dari sisi pendapatan, belanja daerah maupun pembiayaan,” jelas Bobby.

Dari sisi pendapatan daerah, kata Bobby Nasution, disepakati ditetapkan sebesar Rp 7,4 Triliun lebih. Kemudian dari sisi belanja daerah, paparnya, disepakati ditetapkan sebesar Rp 7,9 triliun lebih dan untuk pembiayaan netto disepakati ditetapkan sebesar Rp.531,6 miliar. Melalui volume R-APBD TA 2024 yang disepakati, menantu Presiden Joko Widodo ini yakin dapat mendorong serta mewujudkan percepatan dan perluasan pembangunan kota.

“Melalui formulasi R-APBD yang disepakati, kita berharap dapat membangun fondasi perekonomian kota yang lebih kuat untuk tahapan pembangunan berikutnya melalui dukungan infrastruktur dan fasilitas kota yang lebih handal dan berkualitas. Melalui politik anggaran inilah diharapkan, kita juga dapat meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif guna menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan,” harapnya

Tak lupa, orang nomor satu di Pemko Medan ini juga menyampaikan apresiasi terhadap pembahasan KUA dan PPAS R-APBD TA 2024 yang relatif tepat waktu. Dengan demikian, bilangnya, Pemko Medan dapat segera menyampaikan Nota Pengantar R-APBD TA 2024, sekaligus melakukan pembahasan dan persetujuan bersama nantinya.

"Dengan demikian kita dapat menetapkan Perda APBD TA 2024 secara tepat waktu, sehingga akan mendorong pelaksanaan program kerja dalam R-APBD secara optimal dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.(BS07)

Kelola Keuangan Daerah, Pemko Medan Pastikan Setiap Rupiah Digunakan untuk Kepentingan Rakyat

Pj Gubernur Sumut Minta Perangkat Daerah Kooperatif dan Proaktif

Presiden Prabowo Tekankan Penyusunan Anggaran Harus Berorientasi pada Efisiensi dan Penghematan

Mendes Alokasikan Rp 16 Triliun dari Dana Desa untuk Swasembada Pangan

Pj Bupati Langkat Tegaskan untuk Mengurangi Dana Bimtek Pada APBDes 2025

Pj Gubernur Sumut Terima Penghargaan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi dari Mendagri