Pakar Hukum Tata Negara : Pemilu Harus Juga Melihat Kondisi Negara

Beritasumut.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan penyelenggara pemilu telah menetapkan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.Selanjutnya, ketiga pihak akan menetapkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 setelah melaksanakan pendalaman.

Menanggapi keputusan tersebut Forum Dialog HIPMI bersama Indigo Network mengadakan diskusi untuk memberikan sumbangsih pemikiran.Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril menyampaikan bahwa pelaksanaan proses pemilu harus disesuaikan dengan kondisi krisis sebuah negara, serta terkait kondisi alam demokrasi menghapi tahun pemilu dalam situasi krisis, mau tidak mau ini sesuatu yang harus dibicarakan, semuanya yang merasa concern kepada negara ini tentu tidak ingin melihat negara kita menjadi berantakan karena kita tidak dapat melaksanakan pemilu dengan benar.

Baca Juga : Bupati Sergai : Pejabat yang Dilantik Harus Tinggal dan Menetap di Kabupaten Sergai

"Bangsa Indonesia harus mampu membaca kondisi dan resiko krisis yang hari ini sedang dihadapi. Kita semua harus mafhum, pada situasi krisis seperti ini, soal pilpres seharusnya dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada. Hanya dua kunci yang menjadi pilihan untuk situasi sulit ini. Amandemen konstitusi atau kita ciptakan sebuah konvensi ketatanegaraan," terang pendiri Ihza & Ihza Law Firm tersebut pada acara Webinar Indigo Network bersama HIPMI pada Kamis (03/02/2022).

Direktur Eksekutif IndiGo Network, Radian Syam juga mengingatkan pentingnya regulasi yang jelas untuk mencapai pemilu yang jujur dan adil. Ada tiga hal yang menjadi dasar dari pemilu yakni rakyat atau pemilihnya itu sendiri, kemudian peserta pemilu atau parpol, dan selanjutnya adalah regulasi dari pemilu itu sendiri. Sehingga tidak dapat menafikan bahwa dalam pelaksanaan pemilu, regulasi itu harus jelas dan bunyi serta terang benderang, bukan justru menjadi wilayah yang abu-abu, yang nantinya menimbulkan akrobatik hukum oleh oknum yang ingin merusak pemilu itu sendiri.

[br] “Jika kita berbicara soal demokrasi, maka kita harus bisa melihat akuntabilitasnya, semua prosesnya nya harus berlangsung secara jujur dan adil. Tidak ada sistem Pemilu yang Sempurna, tetapi bagaimana pemilu menjadi media membangun bangsa. serta Pemilu harus dilihat sebagai suatu nilai yang luhur bukan sebatas prosedural," jelas Radian yang juga merupakan dosen Fakultas Hukum Trisakti tersebut.

Dalam diskusi ini Radian pun menyebutkan bahwa Indonesia pernah mengalami penundaan pemilu, di mana yang semula Oktober 1945 menjadi 1955, lalu tahun 1965 menjadi 1971 bahkan 6 tahun kemudian 1977 baru melaksanakan pemilu, dan terakhir pilkada 2020 di tengah pandemi covid yang seharusnya September 2020 tertunda hingga Desember 2020 di mana dengan terbitnya Perpu No 2 tahun 2020 yang kemudian menjadi UU No 6 tahun 2020.

Salah satu pembicara yakni Defrizal Djamaris SH pengamat Hukum Investasi Indigo Network mengatakan bahwa sejak reformasi Indonesia sudah sepakat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dianut yang terbukti telah menarik investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia di mana pemilu adalah bagian utama dari sistem demokrasi itu sendiri, dan seharusnya bisa pemerintah fokus bagaimana penyelenggaraan pemilu dapat dilangsungkan dengan baik dan efisien.(BS09)

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat
• Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Bersama Stakeholder Pada Pilkada Tahun 2024

Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat

Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Bersama Stakeholder Pada Pilkada Tahun 2024

DKPP Apresiasi KPU hingga Polri Sukseskan Pemilu 2024

3 Putusan Terkini MK Terkait Pemilu, Termasuk Hapus Ambang Batas Capres

PT 20% Dihapus, Komisi II DPR Bahas Jumlah Kandidat Pilpres Usai Reses

Komisi II DPR Terima 495 Aduan Terkait Pemilu hingga Mafia Tanah Selama 2024