Lantik Delapan Kepala Daerah, Gubernur Sumut Ingatkan Saat Ini Sumut Peringkat Dua Masalah Hukum

beritasumut.com -Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengingatkan saat ini Sumut berada di peringkat dua masalah hukum terbanyak. Karena itu, ia mengingatkan kepada kepala daerah kabupaten/kota di Sumut untuk menekan permsalahan hukum tersebut.

"Jangan buat malu lagi Sumatera Utara. Jangan memperkaya diri, jangan mau menerima suap," tegas Edy Rahmayadi, saat pelantikan Kepala Daerah di Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (26/04/2021).

Menurut Edy, ada tiga persoalan dalam masalah hukum ini. Yang pertama, kata dia, jangan memperkaya orang lain dengan menyogok. Yang kedua, jangan memperkaya diri dengan mengambil suap atau meminta apapun yang bukan hak. Ketiga jangan merugikan uang negara. "Selain itu, silahkan anda lakukan, salah bisa dianulir, salah bisa dibenarkan," ujar Gubernur Sumut.

Kepala Daerah yang dilantik meliputi Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli. Ditambah satu pelantikan Wakil Walikota Binjai menjadi Walikota Binjai.

Dia meminta agar semua kepala daerah yang dilantik ikut melaksanakan hal itu. Edy mengatakan permasalahan yang ada di Sumut harus dilakukan secara bersama-sama.

Edy juga meminta istri dari setiap kepala daerah juga ikut mengingatkan para suaminya. Dia mengingatkan para istri agar tidak banyak meminta kepada suaminya.

Baca Juga : 40 Pasangan Kepala Daerah Dilantik Hari Ini, Ada Sahrul Gunawan
"Ibu-ibunya jangan ganggu bapaknya yang tidak benar. Jaga baik-baik bapaknya. Kalau ibu Cory, berarti bapaknya yang menjaga," tuturnya.

[br] Dia mengingatkan kepada kepala daerah yang dilantik untuk loyal kepada dirinya sebagai gubernur. Edy mengatakan dirinya sebagai gubernur juga loyal kepada Presiden.

"Loyalitas, esprit de corps, dan bisa kerja sama. Anda tak ada cerita tak loyal sama Gubernur. Gubernur tak ada cerita tak loyal kepada Presiden karena semua itu sudah diatur," jelas Edy.

Dia mencontohkan hal ini dengan visi misi wali kota maupun bupati yang dia lantik harus sesuai dengan visi misi dirinya sebagai gubernur. Edy menyebut visi misi para kepala daerah ini nantinya bakal dicek apakah sudah sesuai dengan visi misi dirinya.

"Contoh, begitu saya lantik ini, anda akan menyusun visi misi anda yang selama anda menjadi calon. Kalian paparkan, sesuaikan dalam RPJMD dan jadikan itu bahan. Waktunya enam bulan harus anda tata dan laporkan ke Sekda (Provinsi Sumut) untuk dikaji, cocokkah," paparnya.(BS03)

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat
• Lantik Bupati dan Wakil Bupati Madina, Gubernur Sumut Ingatkan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Landasan Bekerja

Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat

Lantik Bupati dan Wakil Bupati Madina, Gubernur Sumut Ingatkan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Landasan Bekerja

Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Bersama Stakeholder Pada Pilkada Tahun 2024

Sertijab Bupati Asahan, Wagub Sumut Ajak Selaraskan Pembangunan Pemkab dan Pemprov

Ada Calon Kepala Daerah Didiskualifikasi MK, Ini Pembelaan Diri KPU di DPR

MK Putuskan Pilkada Pasaman Diulang, Cawabup Eks Napi Didiskualifikasi