Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Ditjen Otda Lakukan Kerjasama dengan Kemitraan

Beritasumut.com-Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau Kemitraan. Kerjasama ini berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kesempatan itu, Ditjen Otda juga menyerahkan petunjuk operasional kegiatan kepada pihak Kemitraan.

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Akmal Malik, dan Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M. Syarif, serta disaksikan langsung oleh jajaran Ditjen Otda Kemendagri dan Kemitraan.

Baca Juga : Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Proses Pengaduan Masyarakat secara Cepat

Akmal Malik menjelaskan, kerja sama ini merupakan langkah baik untuk mengevaluasi jalannya tata pemerintahan daerah. Upaya ini untuk menghadirkan evaluasi yang terjamin akuntabilitasnya. Dengan demikian, diharapkan dapat memberi masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. “Untuk mencoba menghadirkan sebuah evaluasi yang betul-betul fair (adil), sebuah evaluasi yang betul-betul bisa dijamin akuntabilitasnya,” kata Akmal dilansir dari laman kemendagri, Selasa (13/04/2021).

Selain itu, lanjut Akmal, kegiatan ini untuk memperkuat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan parameter kajian Indonesia Governance Index (IGI) di enam wilayah percontohan terpilih. Ini juga untuk meningkatkan sinergi dan korordinasi dalam meningkatkan kinerja tata Kelola pemerintahan.

[br] Ia menjelaskan, pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang jumlahnya sebanyak 32. Evaluasi ini tidak hanya menyoroti pelaksanaan urusan tersebut, tetapi juga aktor yang menjalankannya. Dengan demikian, evaluasi ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada para aktor.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M. Syarif berharap, Kemendagri dapat meyakinkan pemerintah daerah dalam mendukung jalannya evaluasi yang dilakukan. Diharapkan juga pemerintah daerah dapat terbuka dalam upaya perbaikan itu.

“Kami minta tolong kepada Bapak/Ibu di sini, agar teman-teman di provinsi yang kita selidiki itu terbuka saja, karena itu untuk perbaikan tata kelola dan perbaikan pembangunan di provinsi tersebut,” katanya.

Laode juga terbuka terhadap kritik yang dilayangkan kepada timnya. Ia berpesan, agar hal-hal yang perlu diperbaiki disampaikan secara terbuka sebelum hasil evaluasi yang dilakukan timnya keluar. “Biasa mereka (tim), dikritisi biasa saja,” ujar Laode.(BS09)

Baca Juga:

• Disepakati Komisi II DPR, Kemendagri Potong Anggaran Rp 2,1 T
• Ketua KPK Ungkap Ada Kabupaten yang Coba Kondisikan Survei Integritas

Disepakati Komisi II DPR, Kemendagri Potong Anggaran Rp 2,1 T

Ketua KPK Ungkap Ada Kabupaten yang Coba Kondisikan Survei Integritas

Kepala Bapperida Papua Tengah: Revisi UU Pemda Bisa Beriringan dengan Otsus

Presiden Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul

PUSAKA Menolak Wacana Kepolisian di Bawah Kemendagri, Dinilai Akan Mengganggu Independensi Polri

Walikota Pematangsiantar Bersama BI dan Bank Sumut Launching Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah