Jelang Pemilihan 2020, KPU Teken Deklarasi Internet Indonesia Lawan Hoaks

Beritasumut.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut serta dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Aksi Deklarasi Internet Indonesia Lawan Hoaks bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Gedung Bawaslu Lantai 4, Jakarta.

Deklarasi dimulai sekira pukul 09.00 WIB dihadiri langsung Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Menkominfo Jhony G Plate serta Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Adapun tiga poin deklarasi, pertama siap mengerahkan daya dan upaya sesuai kapasitas dan kapabilitas kami untuk melawan hoaks informasi menyesatkan dan informasi yang menimbulkan permusuhan berdasarkan SARA dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat
• Lantik Bupati dan Wakil Bupati Madina, Gubernur Sumut Ingatkan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Landasan Bekerja

Kedua, siap bekerjasama meningkatkan literasi, edukasi dan sosialisasi untuk melawan hoaks, informasi yang menyesatkan dan informasi yang menimbulkan permusuhan berdasarkan SARA dalam Pilkada 2020.

Ketiga, siap mendukung langkah Pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk melakukan penanganan atas konten internet yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

• Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Bersama Stakeholder Pada Pilkada Tahun 2024
• Sertijab Bupati Asahan, Wagub Sumut Ajak Selaraskan Pembangunan Pemkab dan Pemprov

Dalam sambutannya, Ketua KPU menyampaikan perkembangan internet saat ini begitu pesat. Hal itu sangat terasa selama 20 tahun menjadi penyelenggara pemilu. Dia bercerita bahwa beberapa tahun silam serangan hoaks dan hacker hanya mengincar laman utama KPU. Sedangkan saat ini serangan tersebut semakin masif bahkan menyerang individu penyelenggara pemilu.

Dengan masifnya penggunaan internet, Arief juga merasa bahwa tantangan pengawasan kampanye pemilihan saat masa tenang 6-8 Desember 2020. "Karena bukan tidak mungkin kampanye masuk ke ruang-ruang kita masuk kapan saja sangat mungkin akan masuk di masa tenang, ini yang harus kita pikirkan bersama," tegas Arief seperti dilansir dari laman kpu.go.id, Minggu (30/08/2020).

Sementara itu, Jhony G Plate berharap Nota Kesepatakan Aksi menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Sedangkan Abhan berharap penandatanganan Nota Kesepakatan Aksi menjadi ikhtiar bersama antar stakeholder agar pemilihan terhindar dari konten-konten negatif.(BS09)

Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat

Lantik Bupati dan Wakil Bupati Madina, Gubernur Sumut Ingatkan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Landasan Bekerja

Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Bersama Stakeholder Pada Pilkada Tahun 2024

Sertijab Bupati Asahan, Wagub Sumut Ajak Selaraskan Pembangunan Pemkab dan Pemprov

Ada Calon Kepala Daerah Didiskualifikasi MK, Ini Pembelaan Diri KPU di DPR

MK Putuskan Pilkada Pasaman Diulang, Cawabup Eks Napi Didiskualifikasi