Dinas Peternakan dan KPPU Tandatangani MoU Satgas Kemitraan Sektor Peternakan Provinsi Sumut

Beritasumut.com-Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I Medan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemitraan Sektor Peternakan Sumatera Utara. Pembentukan Satgas dalam rangka optimalisasi pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan di Sumatera Utara.

Penandatanganan MoU pembentukan Satgas ini dilakukan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara M Azhar Harahap SP MMA dan Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I Medan Ramli Simanjuntak SH MH, bertempat di Aula Dinas Ketapangnakan Provsu, Kamis (06/08/2020).

Dilansir dari Sumutprov.go.id, Jumat (07/08/2020), penandatanganan MoU ini sebagai tindaklanjut dari perjanjian kerjasama antara Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik indonesia.

Satgas Kemitraan Sektor Peternakan Sumut melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I Medan serta Dinas Peternakan kabupaten/kota se Sumut. Penandatanganan MoU dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kemitraan Usaha Peternakan yang diikuti oleh Dinas Peternakan Kabupaten/kota se Sumatera Utara secara daring (online).

Kadis Ketapangnakan Sumut, M Azhar Harahap SP MMA mengatakan, pelaksanaan pengawasan kemitraan usaha perunggasan selama ini masih perlu dibenahi sehingga perlu adanya suatu satuan tugas. “Dengan terbentuknya Satgas kemitraan sektor peternakan antara KPPU dengan dinas Ketapangnakan ini, diharapkan akan mencegah terjadinya eksploitasi yang merugikan salah satu pihak yang bermitra,” ujarnya.

Melalui Langkah ini, lanjut Azhar, diharapkan dapat mendorong pelaku usaha dalam membangun pola kemitraan yang sehat dalam meningkatkan daya saing agribisnis peternakan. “Tujuannya tidak lain meningkatkan kesejahteraan peternak dan pelaku usaha peternakan perunggasan rakyat di Sumatera Utara,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I Medan Ramli Simanjuntak mengatakan pembentukan Satgas Pengawasan dilatarbelakangi persoalan fluktuasi harga produk ternak yang merugikan masyarakat atau peternak. Selain itu, banyak terjadi kasus UKM yang dirugikan oleh perusahaan mitranya khususnya di sektor peternakan.

"Pelaksanaan Satgas Kemitraan di Kabupaten/kota diantaranya bertugas mengumpulkan data dan informasi pelaku kemitraan di wilayah Sumatera Utara, merekap data kemitraan dari pelaku usaha dan menganalisa pelaku kemitraan, merekap laporan dari pemberitaan media massa, laporan masyarakat, melakukan pengawasan di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pelaksana satgas di Provinsi," paparnya.

Ramli menyebutkan dalam pengawasan nantinya bila terdapat pihak yang terbukti melanggar aturan dalam kemitraan dapat diberi denda maksimal Rp 5 Milyar. (BS09)

Segera Sampaikan Laporan Keuangan TA 2024, Pemprov Sumut Targetkan Opini WTP Ke-11

Pemprov Sumut dan MUI Tandatangani Piagam Kesepahaman Pembangunan Masyarakat Maju dan Berakhlak

Apel Perdana 2025, Pj Gubernur Sumut Ingatkan ASN Terus Berikan Layanan Terbaik pada Masyarakat

HUT Ke-76 Provinsi Sumut Pj Gubernur Sampaikan Berbagai Capaian Sumut yang Lebih Baik dari Nasional

MTQ ASN dan Non ASN Lintas lnstansi, Pj Gubernur Sumut Serahkan Hadiah Ibadah Umrah kepada untuk Para Juara

Pemprov Sumut Tegaskan ‘Sumut Hebat’ Bukan Visi-Misi Pembangunan Daerah