Senin, 25 Mei 2026

Mendagri: Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi dengan Kajian Akademis

Selasa, 19 November 2019 10:28 WIB
Mendagri: Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi dengan Kajian Akademis
beritasumut.com/ist
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung perlu dievaluasi. 
 
“Semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama. Nah kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademis, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata,” kata Mendagri menjawab wartawan usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019). 
 
Untuk itu, menurut Mendagri, diperlukan metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung melalui institusi yang reliabel. “Metode penelitiannya juga harus (dilakukan) secara benar oleh institusi yang reliabel yang reputasinya bagus. Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya, bisa saja temuannya nanti (menyatakan)  bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada langsung terus dilanjutkan, kita otomatis why not (kenapa tidak), ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan,” jelas Tito. 
 
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, metode pelaksanaan Pilkada Asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung, itupun perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi. 
 
“Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung, maka perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah, saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan Pilkada langsung dan tidak,” jelas Tito. 
 
Dengan demikian, tegas Tito, Kemendagri tidak pada posisi dalam mengambil keputusan memilih sistem Pilkada langsung, tidak langsung, atau asimetris. Namun diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun ini.(rel)

Tags
MendagriPilkadaPilkada 2020Pilkada Langsung
beritaTerkait
Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat

Pemprov Sumut Terus Mendorong Terwujudnya Ekosistem Demokrasi yang Sehat

Lantik Bupati dan Wakil Bupati Madina, Gubernur Sumut Ingatkan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Landasan Bekerja

Lantik Bupati dan Wakil Bupati Madina, Gubernur Sumut Ingatkan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Landasan Bekerja

Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Bersama Stakeholder Pada Pilkada Tahun 2024

Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Bersama Stakeholder Pada Pilkada Tahun 2024

Sertijab Bupati Asahan, Wagub Sumut Ajak Selaraskan Pembangunan Pemkab dan Pemprov

Sertijab Bupati Asahan, Wagub Sumut Ajak Selaraskan Pembangunan Pemkab dan Pemprov

Ada Calon Kepala Daerah Didiskualifikasi MK, Ini Pembelaan Diri KPU di DPR

Ada Calon Kepala Daerah Didiskualifikasi MK, Ini Pembelaan Diri KPU di DPR

MK Putuskan Pilkada Pasaman Diulang, Cawabup Eks Napi Didiskualifikasi

MK Putuskan Pilkada Pasaman Diulang, Cawabup Eks Napi Didiskualifikasi

komentar
beritaTerbaru
hit tracker