Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Gubenur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah memprioritaskan lima program dalam masa kepemimpinannya untuk mewujudkan Sumut Bermartabat, sebagaimana visi kampanyenya. Lima program itu disampaikan Gubernur dalam pidatonya di Rapat Paripurna Istimewa serahterima jabatan dari Pj Gubernur Sumut, Eko Subowo ke Edy Rahmayadi di ruang paripurna DPRD Sumut, Senin (10/09/2018).
Program pertama yang akan dijalankan Pemprovsu yakni pengurangan angka pengangguran dengan memprioritaskan tata ketenagakerjaan di Sumut. Selanjutnya diprioritaskan pula pengembangan sektor pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat Sumut agar mampu bersaing.
"Pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan yang mutakhir serta peningkatan daya saing masyarakat Sumut dengan memprioritaskan Sumut kembali pada sektor agraris. Kita akan mewujudkan masyarakat Sumut berpenghasilam cukup, ketersiadaan bahan pangan dan harga bahan pokok yang terjangkau," kata Edy Rahmayadi usai sertijab.
Dengan program itu, ia mengatakan akan menjalankan amanat presiden ketika ia dilantik di Istana Negara, Rabu (05/09/2018), yakni agar mengejak ketertinggalan pembangunan di Sumut. Untuk membangun cita-cita Sumut Bermartabat itu, lanjut Edy, diperlukan kemitraan bersama antara tiga pilar, pemerintah harus didukung swasta dan masyarakat.
"Kemitraan strategis ini akan kita jalankan ke depan, program pembangun di Sumut akan selalu menggandeng swasta, masyarakat dan perguruan tinggi untuk menghasikan pembangunan yang optimal," ujarnya.
Dalam memyelenggarakan pemerintahan, kepala daerah perlu mendapat dukungan dari legislatif, Polda, Kodam, kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi. Untuk itu, Pemprovsu mesti membangun sinergitas dalam rangka mewujudkan pembangunan. "Sebagai mitra Pemda, DPRDSU memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, bantu kami merumuskan Perda yang kokoh untuk menjadi fondasi pembangunan ke depan, anggaran yang berpihak pada rakyat sehingga menjadikan masyarakat Sumut lebih sejahtera, saya harap rekan-rekan DPRDSU bisa menjalankan fungsi pengawasan secara optimal," pintanya.
Ketua DPRDSU, Wagirin Arman mengatakan pihaknua akan membantu lima program yang telah diprioritaskan Gubenur dan Wakil Gubernur Sumut tersebut. Wagirin menilai, program tersebut merupakan program yang luar biasa jika bisa dijalankan, untuk itu, dukungan yang diberikan tidak boleh biasa saja. Harus ada terobosan luar biasa agar program-program tersebut daat berjalan.
"Gubernur saya tegaskan, evaluasi tenaga inti Pemprovsu, gubernur tidak perlu segan-segan. Set out semua pejabat jika diperlukan. Untuk rakyat Sumut, dalam pembahasan anggaaran, mulai dari KUA PPAS, kami mengundang KPK sebagai supervisi dalam APBD setiap tahunnya, ini agar tidak terjadi turbulensi politik seperti yang sudah terjadi sebelumnya sehingga terjadi pergantian pucak eksekutif dan legislatif. Imi tidak boleh terjadi lagi. Mudah-mudahan Gubsu dan Wagubsu mampu mewujudkan Sumut Bermartabat," kata Wagirin disambut tepuk tangan peserta rapat paripurna.
Sementara, Ketua Komisi A DPRDSU bidang pemerintahan, HM Nezar Djoeli menilai program prioritas Gubsu menjadi motivasi bagi pembangunan Sumut. Hal itu sesuai dengan kondisi riil yang dibutuhkan masyarakat Sumut saat ini.
"Pendidikan sangat penting untuk kemajuan Sumut, di sini kelihatan, kepemimpinan Gubernur saat ini ingin merenovasi dan memperbaiki pendidikan dengan menjadikannya satu dari lima prioritas. Karena memang kalau pendidikan di Sumut ini bobrok, mental anak bangsa bisa hancur. Begitu juga dengan kesehatan, bagaimana Sumut mau membangun jika masyarakatnya tidak sehat," katanya.
Namun pelaksanaan paripurna tersebut juga mendapat kritik, pasalnya anggota dewan yang hadir tidak menerima naskah pidato Gubenur. Anggota dewan dari Fraksi Demokrat, Muhri Fauzi sempat meminta naskah pidato diserahkan ke meja masing-masing anggota dewan, namun hingga acara selesai, naskah tidak disebarkan.
"Ini paripurna yang penting dan istimewa, hanya lima tahun sekali, kita juga ingin membaca naskah pidato gubenur baru, tidak hanya mendengar saja," katanya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dewan, Erwin Lubis mengatakan pihaknya hanya menyediakan tempat paripurna, terkait naskah yang tidak diperbanyak, hal itu menjadi tanggung jawab Biro Otda Pemprovsu.(BS03)
Tags
beritaTerkait
komentar
