Minggu, 07 Juni 2026

Evaluasi Pembangunan Infrastruktur: Utang, Tenaga Lokal, dan Keselamatan

Kamis, 08 Maret 2018 23:30 WIB
Evaluasi Pembangunan Infrastruktur: Utang, Tenaga Lokal, dan Keselamatan
BERITASUMUT.COM/IST
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Ecky Awal Mucharram, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengingatkan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan terkait pembangunan infrastruktur. “Pemerintah harus mengevaluasi dengan serius tiga isu yang menghantui pembangunan infrastruktur yaitu utang, keselamatan, dan tenaga kerja lokal.” ujar Ecky melalui siaran persnya, Kamis (08/03/2018).
 
Menurut Ecky, pembangunan infrastruktur telah digadang-gadangkan sejak awal bekerjanya 'Kabinet Kerja'. Dengan infrastruktur, sambungnya, pemerintah yakin mencapai pertumbuhan ekonomi meroket (rata-rata 7 persen per tahun). "Ini juga mencapai syarat agar konektivitas nasional semakin kuat," ujarnya.
 
Memang infrastruktur dibutuhkan, lanjutnya, karena ekonomi kita tidak berjalan efisien. Infrastruktur buruk menyebabkan high cost economy, sehingga daya saing kita jauh di bawah negara sekawasan. “Namun dalam perkembangannya, pembangunan tak berjalan mulus. Pertama terkait dengan kecukupan dana. Sejak 2015 pemerintah telah memotong belanja subsidi dan menaikkan belanja modal. Namun, itu tidak cukup memenuhi memenuhi target pembangunan infrastruktur," sambungnya.
 
Dijelaskannya, kalkulasi pemerintah diperlukan sekitar Rp5.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur sepanjang 2015-2019. Pada 2018, secara total anggaran infrastruktur sebesar Rp410 triliun. "Tentu, ini masih jauh dari kebutuhan dan pada gilirannya mencetak utang dan keuangan negara makin rentan terpapar risiko fiskal. Kedua, pembangunan infrastruktur juga terusik oleh maraknya kecelakaan kerja. Sepanjang 2017 misalnya, telah terjadi 7 kali kecelakaan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sedangkan pada 2018 sudah terjadi 5 kali kecelakaan. Kok seperti dikebut ya? sehingga muncul pertanyaan terhadap kualitasnya. Padahal infrastruktur harus dapat digunakan untuk jangka panjang" papar Ecky.
 
Pada poin ketiga, Ecky turut menyoroti masalah rendahnya keterlibatan tenaga kerja Indonesia pada proyek infrastruktur. “Ini cukup dramatis, karena pemerintah sudah menggenjot proyek-proyek infrastruktur, namun penyerapan tenaga kerja masih terbatas. Kalau kita lihat di BPS, penyerapan tenaga kerja hanya 8,14 jutaan per Agustus 2017; dan justru turun dari Agustus 2015 sebesar 8,21 juta. Jadi, apa gunanya jika proyek-proyek infrastruktur tidak membuka lapangan kerja bagi rakyat. Masa pekerja kasar saja harus impor” tutup Ecky. (Rel)

Tags
beritaTerkait
Pasar Murah Imlek 2026 di Medan, Pemkot Hadir Bantu Warga Jelang Perayaan Tahun Baru Tionghoa
Badan Legislasi DPR RI Kunjungi Kadin Sumatera Utara Bahas Penyusunan RUU Kadin
Reses DPR ke Polres Pematangsiantar, Hinca Pesankan ini ke AKBP Sah Udur
Dampingi Presiden Resmikan KITB, Menko AHY: Untuk Infrastruktur yang Memadai dan Membangun Konektivitas
Hadiri Bukber Fraksi PD, AHY: Suarakan Aspirasi Rakyat, Sukseskan Pemerintahan Prabowo
Bersama Forkopimda dan Kabupaten/Kota, Gubernur Bobby Nasution Terus Perkuat Kolaborasi Membangun Sumut
komentar
beritaTerbaru
hit tracker