Jumat, 13 November 2026

Kepala Dinas Dukcapil Diminta Lapor Walikota/Bupati Agar Beli Printer untuk Cetap e-KTP

Jumat, 24 November 2017 21:40 WIB
Kepala Dinas Dukcapil Diminta Lapor Walikota/Bupati Agar Beli Printer untuk Cetap e-KTP
BERITASUMUT.COM/IST
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Meski sudah melakukan perekaman e-KTP, namun masih banyak antrian warga yang belum juga dapat fisik e-KTP. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan jika antrian terjadi karena antusiasnya warga melakukan perekaman setelah mendengar blanko tersedia. 
 
Warga, lanjut Zudan, kemudian berbondong-bondong datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Sementara kata Zudan, layanan sempat vakum."Kan kita pernah mati cukup lama, sehingga diterbitkan surat keterangan (Suket)," ujar Zudan dilansir dari laman resmi kemendagri.go.id, Jumat (24/11/2017).
 
Suket yang telah dikeluarkan ini lanjut Zudan, kemudian menumpuk banyak. Tapi dalam waktu bersamaan, saat suket banyak menumpuk dan  blanko pun tersedia,  ternyata printernya yang ada daerah hanya ada dua buah. Tentu saja, jumlah printer yang minim, membuat proses pencetakan tak bisa dilakukan dengan cepat. "Printer dua maksimal hanya mencetak mungkin 300 (KTP) per hari, sedangkan yang harus dicetak 30 ribu, sehingga terjadilah antrian," katanya. 
 
Maka kemudian kata dia, muncul keluhan. Ada yang mengatakan, sudah dua bulan merekam, tapi KTP tak jadi-jadi. Zudan memahami adanya keluhan itu. Tapi ia juga memohon, agar warga juga paham kendala yang dihadapi. Karena itu kata dia, jika ingin pencetakan itu cepat, harus ada dukungan dari kepala daerah. Jadi, kunci percepatan pencetakan, salah satunya ditentukan oleh dukungan maksimal dari kepala daerah. Dukungan itu berupa support anggaran bagi Dinas Dukcapil. 
 
"Biar ini cepat selesai, saya minta kepada para Kepala Dinas Dukcapil melapor ke Pak Bupati, Walikotanya, agar seperti Bandung, Bogor, Jambi, Bekasi, membeli printer yang baru. Ini akan mendorong percepatan proses agar pelayanan publik kita bertambah baik. Kuncinya adalah daerah dengan APBD membeli printer baru bagi yang kurang," katanya. 
 
Zudan juga mengungkapkan, Pemerintah Pusat terbentur aturan ketika ingin membantu daerah. Sebab Perpres 26 tahun 2009 membatasi bahwa pengadaan alat KTP elektronik bantuan dari pusat hanya diberikan satu kali."Dan kita sudah memberikan di 2010 dan 2011," pungkasnya. (BS02)
 

Tags
beritaTerkait
Walikota Medan Sidak Mal Pelayanan Publik, Baru 5 Menit Pelayanan Online KTP Dibuka, Langsung Habis
Polri Ikut Koordinasi dengan Singapura untuk Pulangkan Buron KPK Paulus Tannos
Pjs Walikota Pematangsiantar Bagikan KTP dan KIA kepada Pelajar dari 24 Sekolah
Dekatkan Pelayanan, Disdukcapil Medan Gelar Pelayanan Keliling
Disdukcapil Medan Buka Layanan Adminduk Setiap Akhir Pekan di Pusat Perbelanjaan
Mudahkan Pelayanan Publik, Warga Medan Dapat Cetak KTP dan KIA di Safari Ramadan
komentar
beritaTerbaru
hit tracker