Selasa, 17 November 2026

Pengadaan Lewat e-Catalog Sektoral Sudah Melalui Konsultasi dengan KPK

Rabu, 15 November 2017 22:30 WIB
Pengadaan Lewat e-Catalog Sektoral Sudah Melalui Konsultasi dengan KPK
BERITASUMUT.COM/IST
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Pengadaan blanko KTP elektronik, sekarang lewat mekanisme katalog elektronik sektoral. Mekanisme ini diambil untuk menjamin transparansi dalam proses pengadaan. Sekaligus jadi torehan sejarah.Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo saat menghadiri penandatanganan kontrak katalog pengadaan blanko KTP-el, kemarin.
 
Acara penandatanganan itu sendiri dihadiri beberapa perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Bareskrim Polri, KPK, BPKP dan pejabat dilingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hadir juga Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh."Kita telah menorehkan sejarah untuk menyaksikan penandatanganan kontrak blanko KTP-el melalui mekanisme katalog elektronik sektoral," ujarnya dilansir dari laman resmi kemendagri.go.id, Rabu (15/11/2017).
 
Menurut Hadi, kalau pengadaan barang dan jasa melalui lelang, pasti dihadapkan dengan kendala gagal lelang.  Juga akan ada  berbagai permasalahan.Selain  tingkat harganya pun cukup tinggi. Jadi kalau pengadaan lewat mekanisme e-catalog sektoral, efesiensi dapat diwujudkan. "Baik kaitannya dengan waktu, harga, biaya, spesifik, dan yang lebih khusus lagi adalah jumlah ketersediaan barang. Ini betul-betul secara konkrit dan real akan terpenuhi," terangnya.
 
Selain itu juga lanjut Hadi, bagi penyelenggara pelaksanaan pengadaan, bisa memberikan nilai psikologis yang tinggi. Tercipta kemantapan di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tapi prinsipnya, sepanjang semua proses bersih, obyektif, dan wajar tak perlu takut. 
 
Hadi menjelaskan, kalau prosesnya selalu dengan lelang, pihaknya akan susah. Dalam konteks inilah, pengadaan lewat e-catalog sektoral diadakan. Terkait blanko itu sendiri, dari target tahun 2017,b masih tersisa 11,5 juta keping. Hadi berharap,  mudah-mudahan minimal 6,7 juta bisa terpenuhi.
 
"Dan negosisasi tidak atas didasarkan oleh perintah namun juga akan didasarkan kepada kemampuan kapasitas penyedia. Jadi kalau PT Trisakti siapnya 100 nanti enggak akan mungkin ditugasi 150 atau 200. Meskipun juga akan diselipkan tidak akan mungkin 100 ya 100. Jadi ini dasarnya secara konkrit dan real. Dan kita mengedepankan aspek kewajaran, kebenaran, kejujuran dan akuntabel," urai Hadi.
 
Kata Hadi, inilah yang mendasari keberanian Kemendagri masuk di dalam e-catalog sektoral. Karena itu ia sangat berterimakasih kepada LKPP, Kejaksaan Bareskrim, KPK, BPKP dan BPK yang selalu bersedia saat diminta untuk melakukan pendampingan.Jika ada yang kurang pas, Hadi persilahkan semua pihak memberikan masukan. Dan jangan segan  menegur Kemendagri."Kami pun tidak ingin permasalahan ini berkelanjutan dan penyelenggaraan e-KTP ini betul-betul e-KTP yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.(BS02)

Tags
beritaTerkait
Hasto: Saya Sekjen PDIP dengan Kepala Tegak Siap Terima Konsekuensi
Ketua KPK Ungkap Alasan Baru Tahan Sekjen PDIP Hasto
Praperadilan Hasto Tidak Diterima, Status Tersangka KPK Sah
Disepakati Komisi II DPR, Kemendagri Potong Anggaran Rp 2,1 T
Polri Ikut Koordinasi dengan Singapura untuk Pulangkan Buron KPK Paulus Tannos
Hasto Tak Banyak Bicara Usai Diperiksa, Ini Kata KPK
komentar
beritaTerbaru
hit tracker