Beritasumut.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan tanggapan soal masalah yang terjadi saat pendaftaran CPNS online terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, ada persoalan administratif sehingga pelamar CPNS tak bisa memasukan data mereka secara online pada sistem BKN. Kemendagri sendiri, telah melakukan antisipasi atas persoalan ini.
Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 800/11139/DUKCAPIL per 15 September 2017 ditujukan kepada semua kepala daerah untuk ambil langkah penyelesaian kerangka sistem informasi adminduk melalui call center 1500537 dan WA/SMS 08118005373."Bisa juga lewat email callcenter.dukcapil@gmail.com," ungkap Zudan dilansir dari laman resmi kemendagri.go.id, Selasa (19/09/2017).
Zudan menambahkan, terkait masalah-masalah tersebut umumnya antara lain, pertama karena memasukan data KK yang lama atau kadaluarsa. Misal penduduk ini sudah pindah alamat, namun belum perbaharui KK mereka sehingga datanya tak terbaca.
Kedua, masalah proses pindah penduduk yang dinilai tak sesuai prosedur. Misal saja, mereka tak mengajukan terlebih dahulu surat pindah sehingga NIK mereka ganda. Dimana, antara data di KK dan NIK tidak sinkron. Masyarakat harus mendatangi dinas dukcapil setempat terlebih dahulu."Ketiga, NIK pendaftar belum ditemukan pada saat dilakukan akses data dari panselnas ke data center," jelasnya.
Selama proses pendaftaran CPNS, Zudan menyatakan, sistem data dukcapil mencatat NIK telah diakses sebanyak 3,7 juta kali. Angka tersebut merupakan jumlah pelamar CPNS. Namun, yang mengalami masalah hanya sekitar 5.644 orang, atau 0,1 persennya."Artinya lebih banyak yang berhasil ketimbang mereka yang gagal," kata Zudan.
Dari 5 ribuan tersebut, sebanyak 2 ribu lebih telah ditangani. Sisanya tinggal 3 ribuan orang yang sedang diproses NIK-nya sehingga mereka tak terkendala mendaftar pada sistem BKN.(BS02)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat upaya pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan mengga
Politik & Pemerintahan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan tenaga kerja masa depan d
Politik & Pemerintahan
Judi terbesar di Jalan Tengku Fachrudin, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang, Selasa (9/6/2026).
Berita
Maraknya judi ketangkasan tembak ikan logo "AB" di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, menuai sorotan tajam. Dalam hal ini, Polsek Hamparan Pe
Peristiwa
Satu pekan setelah isu Diskotik Krypton di Jalan Gajah Mada mencuat kembali, tekanan dari masyarakat semakin memuncak. Warga Kelurahan Babur
Peristiwa
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan. Kar
Ekonomi
Aliansi Mahasiswa Peduli Masyarakat Sumatera Utara (AMPMSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolrestabes Medan, Selasa (2/6/2026). Dalam
Peristiwa
Masyarakat yang gerah dengan maraknya peredaran narkoba di Jalan Jermal 7 Ujung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang dan bandar
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di berbagai daerah melalui Balai Besar
Politik & Pemerintahan
Warga Kota Medan kembali gempar. Diskotik sekaligus KTV Krypton yang berlokasi strategis di Jalan Gajah Mada Nomor 53, Kelurahan Babura, Kec
Hiburan
