Senin, 27 April 2026

Kemendagri:Pilkada Serentak, Sistem Pengawasan di TPS Dibuat Berlapis

Minggu, 12 Februari 2017 10:30 WIB
Kemendagri:Pilkada Serentak, Sistem Pengawasan di TPS Dibuat Berlapis
BERITASUMUT.COM/IST
Kertas suara.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakhrullah mengatakan bahwa sistem pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berlapis, maksudnya ada saksi, pengawas dan masyarakat di TPS yang saling mengenal. 
 
Dia juga meminta masyarakat untuk mewaspadai peredaran KTP elektronik (KTP-el) palsu. Namun ia memastikan, KTP-el palsu dipasti-kan tidak dapat digunakan untuk melakukan pemungutan suara.Seperti diketahui beberapa daerah di Indonesia akan mengadakan Pilkada serentak pada 15 Februari mendatang. Di Sumatera Utara sendiri, akan ada dua daerah yang melakasanakan Pilkada, yakni Tebingtinggi dan Tapanuli Tengah. 
 
"KTP elektronik palsu tidak bisa digunakan untuk memilih di TPS ," ujar Zudan dilansir dari laman resmi kemendagri.go.id, Minggu (12/02/2017).
 
Zudan menjelaskan, pada 15 Februari, Dukcapil setempat akan tetap bekerja untuk melayani cek NIK di TPS. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi temuan KTP-el palsu. "Jika ada temuan KTP elektronik yang dicurigai palsu, silakan masyarakat memfoto lalu mengirimkan via Whatssapp messanger kepada Dukcapil setempat. Dukcapil segera melakukan cek database dan hasilnya segera dikirim kembali ke petugas TPS," tutur Zudan. 
 
Sebelumnya, Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta menemukan paket berisi KTP elektronik palsu. Paket yang diduga berisi ratusan KTP-el palsu itu dikirim dari Kamboja.(BS02)
 

Tags
KPUKTPKemendagriPilkada SerentakTPSTapanuli TengahTebingtinggi
beritaTerkait
Gempa Tektonik Magnitudo 3,1 Guncang Tapanuli Tengah

Gempa Tektonik Magnitudo 3,1 Guncang Tapanuli Tengah

Walikota Medan Sidak Mal Pelayanan Publik, Baru 5 Menit Pelayanan Online KTP Dibuka, Langsung Habis

Walikota Medan Sidak Mal Pelayanan Publik, Baru 5 Menit Pelayanan Online KTP Dibuka, Langsung Habis

Disepakati Komisi II DPR, Kemendagri Potong Anggaran Rp 2,1 T

Disepakati Komisi II DPR, Kemendagri Potong Anggaran Rp 2,1 T

KPU Efisiensi Anggaran Rp 900 M: Semua Kegiatan Digelar di Kantor

KPU Efisiensi Anggaran Rp 900 M: Semua Kegiatan Digelar di Kantor

Polri Ikut Koordinasi dengan Singapura untuk Pulangkan Buron KPK Paulus Tannos

Polri Ikut Koordinasi dengan Singapura untuk Pulangkan Buron KPK Paulus Tannos

Kasum TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 97 Perwira Tinggi TNI dan Pimpin Sertijab Jajaran Balakpus Mabes TNI

Kasum TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 97 Perwira Tinggi TNI dan Pimpin Sertijab Jajaran Balakpus Mabes TNI

komentar
beritaTerbaru
hit tracker