Kamis, 30 April 2026

Tahun Depan, Gubsu Berharap Semakin Banyak Pemda yang Raih WTP

Selasa, 06 Desember 2016 19:45 WIB
Tahun Depan, Gubsu Berharap Semakin Banyak Pemda yang Raih WTP
BERITASUMUT.COM/BS03
Gubsu (kedua kanan) foto bersama membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemprovsu Bekerjasama dengan BPK-RI, Bupati dan Walikota se-Sumut.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Gubernur Sumut HT Erry Nuradi secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemprovsu Bekerjasama dengan BPK-RI, Bupati dan Walikota se-Sumut di Aula Martabe Kantor Gubsu Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (6/12/2016).
 
Hadir dalan Rakor tersebut Anggota V BPK-RI Dr Moermahadi Soerja Djanegara SE Ak MM, Deputi Auditor Utama BPK RI Bambang Pamungkas, Ketua Perwakilan BPK Sumut Dra V M Ambar Wahyuni MM, Walikota dan Bupati se-Sumut dan unsur pimpinan SKPD Pemprov Sumut.
 
Dalam sambutanya, Erry mengharapkan pada tahun 2017 nanto, hasil pemeriksaan LHP Tahun 2016, kabupaten/kota se-Sumut yang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan bertambah. "Hasil pemeriksaan LHP tahun 2016, pada tahun 2017, kabupaten/kota dan provinsi yang sudah mendapatkan penilaian WTP bisa mempertahankannya dan yang belum akan bertambah. Dengan kegiatan ini akan terus menambah semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah akan semakin baik," ujar Gubsu
 
Melalui Rakor ini, Erry berharap Pemprovsu dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik lagi. Dikatakan Erry Pemprovsu menyadari pengelolaan keuangan daerah kedepan semakin berat. Tuntuan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin meningkat. Hal ini karena adanya krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negera. 
 
Dalam sistem pemerintahan disentraliasi, lanjut Erry, melalui otonomi daerah maka pengelolaan keuangan sebahagian menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (Pemda) yang secara otomatis pemda harus mampu menjawab tantangan mengenai tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
 
"Oleh karena itu Pemda harus mencari cara dan mekanisme untuk meningkatkan tranparansi. Salah satu cara mewujudkannya melalui reformasi penyajian laporan keuangan daerah yakni dengan menyusun laporan keuangan Pemda secara transparan dan akuntabilitas, berpedoman dengan standar akuntasi pemerintah. Jika laporan keuangan tidak memuat semua informasi yang relefan dan tidak tepat waktu mengakibatkan terlambatnya akses informasi. Makanya sebagai konsekuensi laporan yang tidak lengkap dan aksibel tersebut dapat menurunkan tranparansi dan akuntabilitas," papar Erry.
 
Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI pada laporan keuangan pada 2015 lalu di Sumut hanya Provsu dan lima Kabupaten/Kota yang mendapat opini WTP. Hal ini turun drastis dibandingkan tahun 2014 di mana hasil LHP BPKR-RI yang mendapat opini WTP yakni Provsu dan 15 Kabupaten Kota."Saya berharap dengan adanya Rakor ini kedepan lebih banyak lagi yang meraih WTP," pungkasnya berharap.(BS03)
 

Tags
beritaTerkait
Ketua KADIN Halal Bihalal dengan Ketua DPRD dan Wakil Walikota Medan
Serahkan LKPD Tahun 2024 ke BPK, Gubernur Sumut Targetkan Raih WTP ke-11
Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Lapor SPT Pribadi ke KPP Pratama sekaligus Silaturahmi
Segera Sampaikan Laporan Keuangan TA 2024, Pemprov Sumut Targetkan Opini WTP Ke-11
Pimpin Rapat Kerja Perdana Tahun 2025, Walikota Binjai Tekankan Pentingnya Kerjasama Semua Pihak
Sidak RSUD Djoelham, Wawako Binjai Pastikan Semua Pelayanan Setara
komentar
beritaTerbaru
hit tracker