Beritasumut.com-Komisi D DPRD Medan berjanji segera akan panggil pelaksana pemborong bangunan SMPN 7 Medan. Selain pelaksana proyek, Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim) selaku penanggungjawab dan Dinas Tata Ruang Tata bangunan (TRTB) selaku pemberi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) juga ikut dipanggil.
Pemanggilan untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) minta keterangan terkait bangunan tidak memiliki SIMB bahkan tidak memasang papan plank proyek.
“Dalam Perda sudah diatur, semua bangunan harus memiliki SIMB. Begitu juga soal proyek harus memasang plank proyek. Itu jelas ada ketentuannya. Jika tidak dilaksanakan harus diberi sanksi berupa sanksi adminstrasi atau blacklist,” tegas Ketua Komisi D DPRD Medan H Sabar Syamsurya Sitepu SIKom kepada wartawan, Kamis (13/10/2016) terkait pembangunan gedung SMPN 7 yang tidak ada izin.
Dikatakan Sabar, semua harus mentaati Perda tanpa terkecuali. Baik itu bangunan pemerintah maupun masyarakat sama dihadapan hukum. “Jika bangunan melanggar aturan, TRTB harus membongkar. Ini ada apa, sudah jelas tidak memiliki izin kok pembangunannya berjalan lancar. Untuk itu, Dinas TRTB akan kita panggil dan kita minta komitmennya terkait penegakan Perda dan tufoksi pengawasan mereka ,” ujar politisi Golkar ini.
Sebelumnya, anggota komisi D Parlaungan Simangunsong kepada mendesak Dinas TRTB membongkar bangunan gedung SMPN 7 karena belum memiliki SIMB. Parlaungan minta Dinas TRTB harus tegas terkait aturan yang berlaku. Jangan pilih kasih menjalankan hukum.
Dikatakannya, seharusnya Pemko Medan memberi contoh baik bagi masyarakat. Dimana setiap bangunan harus memiliki izin kendatipun itu milik pemerintah, soal retribusinya nol itu tergantung fungsi bangunan.
Seperti diketahui, kendati pembangunan gedung SMPN 7 belum memiliki izin namun pembangunan berjalan mulus. Hingga, Rabu (12/10/2016) pengamatan wartawan di lapangan pembangunan berjalan terus.
Sedangkan Kepala Dinas TRTB Kota Medan Ir Syamporno Pohan ketika ditemui wartawan di gedung DPRD Medan, Selasa (11/10/2016) mengaku bangunan SMPN 7 Medan belum memiliki SIMB bahkan belum ada membuat permohonan.
“Izin tidak ada, surat setop pembangunan sudah kita kirim. Prosedurnya, kalau pembangunan masih berlanjut baru kita bongkar,” cetus Syampurno.(BS03)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan akibat kelangkaan bahan baku plas
Ekonomi
beritasumut.com Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui kenaikan harga plastik yang belakangan dikeluhkan pelaku industri dan ma
Ekonomi