DPRD Medan Pertanyakan Lambatnya Pemko Draf LPj Walikota 2015

Beritasumut.com-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan dari Fraksi Partai Keadikan Sejahtera (F-PKS) Rajudin Sagala mengaku tidak tahu kenapa sampai saat ini Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Walikota Medan tahun 2015 belum juga sampai ke dewan.
    
"Kita tidak tahu dimana sangkutnya, kenapa sampai saat ini draf LPJ Walikota Medan tahun 2015 belum juga sampai ke DPRD Medan," ujarnya, kepada wartawan Jumat (04/08/2016).
    
Padahal lanjut anggota dewan yang duduk di Komisi B ini, seyogianya bulan Agustus ini DPRD Medan sudah melakukan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2016, menyusul kemudian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2017.
    
"Kita gak tahu dimana macatnya ini, apakah karena lambatnya satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengirimkan laporan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan atau apa," ujar Rajudin.
    
Jangan sampai pembahasan LPJ belum tuntas, kemudian masuk pula P-APBD, kan repot, karena dia mendesak agar Walikota segera menyampaikan draf LPJ 2015 ini, kalau memang sangkutnya di SKPD, Walikota Medan wajib mengevaluasinya.
    
"Kita khawatir jika LPJ ini tidak segera dibahas akan berdampak kepada lambannya pembahasan P-APBD 2016, sehingga berdampak pula kepada pembangunan Kota Medan, sebab SKPD tidak akan mampu menjankan programnya jika tahun anggaran sudah hampir habis, yang akhirnya terjadilan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)," katanya.
    
"Kalau SILPA terlalu besar, berarti SKPD tidak bekerja, maka pembangunan tidak berjalan, untuk itu Pemko Medan segera menyampaikan draf LPJ 2015 agar segara dibawas," tandas Rajudin.
    
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Medan Ahmad Arif minta kepada Pemko Medan agar segera menyerahkan LPj Tahun Anggaran 2015, agar segera dibahas.
    
“Kita meminta kepada Pemko Medan untuk segera menyerahkan LPj tahun 2015 agar bisa segera dibahas, kerena berdasarkan Undang-Undang tentang keuangan, kepala daerah memberikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke DPRD selambatlambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
    
“Seharusnya Juli ini sudah masuk pembahasan LPj ini, di daerah lain bahkan sudah selesai pembahasan LPj-nya. Kita heran kenapa kali ini pembahasan LPj terlambat. Ini tidak biasanya," ungkap Arif.(BS03)
 

Prodi Manajemen Pendidikan UMSU Gelar Diklat Menyusun Karya Tulis Praktik Baik Metode STAR

Realisasikan Arahan Wali Kota, Kadin Medan Ajak UMKM Binaan Terjun Langsung di Bazar HUT ke-81 TNI

Dampingi KSP Dudung Abdurachman, Tenaga Ahli Lemhannas Arman Chandra Tinjau PSN Tol Pangkalan Brandan hingga Dialog dengan Petani

Trio Maling Motor di Lubuk Pakam Ditangkap, Satu Lagi Buron

20.000 Peserta Fun Run 5K di Lapangan Merdeka Dilepas

Operator Judol Bawa 100 Pcs Pod Getar dari Kamboja Ditangkap di Medan