Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
beritasumut.com-Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mempercepat kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk mengoptimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp21 miliar.
Percepatan tersebut dilakukan bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera agar anggaran pemulihan segera diwujudkan dalam bentuk perbaikan infrastruktur dan layanan publik.
Hasil monitoring dan evaluasi Satgas PRR pada Kamis (13/8/2026) menunjukkan realisasi keuangan tambahan TKD Aceh Singkil masih 0 persen.
Baca Juga:
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena tambahan TKD disiapkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana, terutama pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar masyarakat.
Realisasi Keuangan Masih 0 Persen
Baca Juga:
Sekretaris Daerah Aceh Singkil, Edy Widodo, mengatakan sejumlah pekerjaan pemulihan secara fisik sebenarnya sudah berjalan dengan dukungan APBN dan tambahan TKD Pemerintah Aceh.
Namun, realisasi keuangan dari tambahan TKD kabupaten masih perlu dipercepat melalui penyelesaian tahapan administrasi, mulai dari perencanaan, pengadaan, kontrak hingga pencairan anggaran.
"Jadi kami memang belum terealisasi untuk keuangan. Namun, secara fisik sudah bekerja dan berjalan, tinggal bagaimana merealisasikan keuangan," kata Edy seusai rapat monitoring dan evaluasi bersama Satgas PRR di Kantor Sekda Aceh Singkil.
Pemkab Aceh Singkil menargetkan setiap SKPK mampu mencapai penyerapan 25–30 persen per bulan hingga akhir 2026.
Target tersebut akan menjadi salah satu ukuran kinerja bersama agar seluruh program pemulihan dapat diselesaikan tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat terdampak bencana.
"Kami berharap dalam sebulan bisa terserap 25–30 persen per bulan agar realisasi seluruhnya yang terkirim ke Aceh Singkil," ujar Edy.
Satgas PRR Perkuat Pengawasan Lapangan
Pengawalan terhadap penggunaan tambahan TKD dilakukan Satgas PRR melalui rapat koordinasi bersama perangkat daerah serta peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak.
Beberapa lokasi yang diperiksa meliputi ruas jalan batas Aceh Selatan–Aceh Singkil, fasilitas Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Ujung Bawang, serta SD Mukti Harapan di Singkohor yang mengalami kerusakan berat.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta tidak terkendala dalam pelaksanaannya.
Tambahan TKD untuk Sektor Kesehatan Rp1,8 Miliar
Pada sektor kesehatan, tambahan TKD Aceh Singkil mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,8 miliar.
Anggaran tersebut terdiri dari Rp600 juta untuk pengadaan meubelair dan Rp1,2 miliar untuk perbaikan fisik Puskesmas dan Pustu yang terdampak banjir.
Sebanyak tiga paket pengadaan telah disiapkan untuk mendukung layanan kesehatan, termasuk di Puskesmas Singkil dan 14 Pustu yang tersebar di tiga kecamatan.
Sebagian pekerjaan fisik fasilitas kesehatan juga telah memasuki tahap kontrak.
Sementara itu, satu paket penanganan fasilitas kesehatan di Ujung Bawang masih menunggu penyesuaian APBK terkait relokasi sarana dan prasarana sebelum dapat segera dilaksanakan di lapangan.
SD Mukti Harapan Akan Direlokasi
Pemulihan sektor pendidikan juga terus dilakukan. SD Mukti Harapan di Singkohor yang mengalami tingkat kerusakan lebih dari 90 persen akan direlokasi ke lokasi yang lebih aman dan tidak jauh dari kawasan sekolah sebelumnya.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyetujui dukungan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk pembangunan sekolah baru tersebut.
Selama proses pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan di sekolah darurat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, Syam'un Nst, mengatakan sekolah baru tersebut ditargetkan mulai digunakan pada September 2026.
"Bulan 9 sudah bisa digunakan. Untuk sementara siswa belajar di sekolah darurat. Selanjutnya kalau bangunan sekolah barunya selesai, baru pindah ke sana," kata Syam'un.
Percepatan TKD Jadi Kunci Pemulihan Pascabencana
Pemkab Aceh Singkil bersama Satgas PRR terus mendorong percepatan realisasi tambahan TKD agar anggaran Rp21 miliar tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Percepatan administrasi, pengadaan, kontrak, dan pencairan menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran dapat segera diterjemahkan menjadi perbaikan infrastruktur, fasilitas kesehatan, sekolah, dan layanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana.
Dengan target penyerapan 25–30 persen setiap bulan, pemerintah daerah diharapkan mampu mengejar realisasi anggaran sekaligus memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Tags
beritaTerkait
komentar