Wamen PU Ungkap Alasan Desain Gedung Legislatif-Yudikatif IKN Dikaji Ulang

beritasumut.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bicara desain Gedung Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sempat dikaji ulang beberapa waktu lalu. Hal ini merupakan permintaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Diana mengatakan, Prabowo meminta agar dilakukan revisi desain gedung. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Prabowo tetap berkomitmen pada keberlanjutan IKN, dengan fokus ke infrastruktur legislatif dan yudikatif.

"Kemarin bahkan kita kan dipanggil presiden melihat bagaimana perencanaan legislatif dan yudikatif. Kemarin kan memang ada perubahan desainnya, karena presiden penginnya bangunan yang ada di kita itu yang kokoh, yang modern," kata Diana di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025) kemarin.

Kondisi ini membuat Kementerian PU perlu mengubah hasil sayembara yang sudah ditetapkan. Desain gedung legislatif dan yudikatif masih masuk ke lingkup PU, sementara untuk pembangunan infrastruktur baru akan lebih banyak ditangani Otorita IKN.

"Ini kemarin kita asistensikan dulu, kita koordinasikan dulu kepada beliau untuk mohon arahan harusnya seperti apa. Beliau menyampaikan saya pengin pembangunan yang kokoh, yang modern. Karena Indonesia itu ya harusnya sekarang menunjukkan yang lebih kokoh, yang lebih modern," ujarnya.

Diana juga memastikan bahwa pembangunan IKN masih berjalan normal. Namun memang saat ini tanggung jawab untuk pembangunan proyek baru akan lebih banyak berada di bawah naungan Otorita IKN.

"Otorita IKN akan melanjutkan pembangunan yang dari Otorita IKN juga ada dana khusus dari Kementerian Keuangan, alokasinya kepada otorita IKN. Ada yang untuk pengelolaan, kemudian juga ada untuk kelanjutan pembangunan," terang dia.

Sedangkan Kementerian PU akan melanjutkan proyek-proyek pembangunan yang telah berjalan dan berkontrak sebelumnya, seperti proyek Gereja Basilika Nusantara hingga Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian, anggaran PU yang terkena efisiensi cukup besar membuat PU perlu melakukan penyesuaian.

"Kemarin kita bayarnya terakhir uang muka, berarti dia kan masih ada pendanaan yang bisa kita lakukan di tahun 2025 ini. Sambil nanti kita melihat ke belakangnya ini harus seperti apa perlakuannya. Kita masih exercise terus. Doakanlah mudah-mudahan tidak berhenti semuanya dan tetap berjalan. Tapi mungkin kalau agak direlaksasi, mungkin kita akan lakukan relaksasi," ujar Diana.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Basuki menyebut desain gedung legislatif itu sudah disetujui Prabowo dan tinggal difinalisasikan.

"Tadi memang setelah selesai yang di-review desain itu yang di-review adalah desainnya. Desain pembangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
(dtc)

Nasib Proyek Infrastruktur di IKN Usai Anggaran PU Dipangkas Rp 81 T

Deputi Otorita IKN Ali Berawi Mundur dari Jabatan

Heboh Anggaran IKN Diblokir, Istana Buka Suara

Presiden Prabowo Dorong Penyelesaian Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif di IKN

Presiden Prabowo Pimpin Rapat Bahas Percepatan Pembangunan IKN

OIKN Sebut Sarana Prasarana ASN di IKN Siap Digunakan Tahun Ini