Sabtu, 08 Agustus 2026

Komite Kerja Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Desa Provinsi Sumut Teken MoU dengan Mitra

Senin, 08 Maret 2021 22:46 WIB
Komite Kerja Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Desa Provinsi Sumut Teken MoU dengan Mitra
beritasumut.com/BS10
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung

Beritasumut.com-Komite Kerja Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Desa bersama Komite Advokasi Daerah (KAD) Sumatera Utara dan 7 Instansi/Lembaga/Perusahaan menandatangi nota kesepahaman (MoU), di Hotel Garuda Plaza Medan, Senin (08/03/2021).

Hadir dalam penandatanganan tersebut perwakilan dari KAD (Komite Advokasi Daerah) Sumatera Utara, PT Pertamina (Persero) MOR I Sumbagut Pertashop, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Medan, HIDORA (Hiduplah Indonesia Raya), Universitas Pembangunan Panca Budi, Universitas HKBP Nommensen Medan, PT Kreasi Lutvi, CV Inti Grafika dan CV Solar Jaya Energy.

Dalam sambutannya, Ketua Komite Kerja Optimalisasi Pembangunan dan
Pengembangan Wilayah Desa Sumatera Utara, Dr H Muhammad Isa Indrawan SE MM, menjelaskan, menjelaskan Komite Kerja Optimalisasi Desa ini memiliki 4 Bidang Kerja, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Kelembagaan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan.

Terkait MoU tersebut, Isa menjelaskan berbagai program yang akan dilaksanakan komite bersama dengan para mitra. Di antaranya, Optimalisasi Database Desa, mengarah kepada KKN (Kuliah Kerja Nyata) sebagai turunannya dan Komite Kerja Desa bermitra dengan perusahaan yang nantinya akan mengelola database center, optimalisasi BUMDes dan peningkatan SDM.

"Antara lain adanya Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). PJJ merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. PJJ yang menggunakan metode Blended Learning dapat dilaksanakan dengan persentase 30% tatap muka dan 70% di mediasi dengan pemanfaatan teknologi. Peningkatan SDM ini dapat bersinergi dengan Perguruan Tinggi yang bernaung di bawah APTISI. Universitas Panca Budi dan Universitas Nommensen sebagai koordinator," paparnya.

Program lainnya terkait ekowisata. Mitra Kerjasama adalah HIDORA, program ini bertujuan untuk mendorong transformasi ekonomi daerah melalui upaya-upaya eksplorasi, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan potensi lingkungan (alam dan budaya) desa yang bervisi dan berbasis pelibatan masyarakat lokal.

Kemudian Program Pertashop (Pertamina Shop) adalah lembaga penyalur Pertamina skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM Non Subsidi, LPG Non Subsidi dan Produk Pertamina Ritel lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur pertamina lain. PT Pertamina (Persero) melakukan berbagai langkah-langkah strategis untuk mempertahankan pasar nya dalam persaingannya.

Selanjutnya Program Penerangan Jalan dan Energi di Desa ini bertujuan untuk mendorong penggunaan teknologi penerangan dengan energi baru dan terbarukan yang menggunakan hamparan perangkat semikonduktor (Solar Cell) untuk mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik yang digunakan untuk menghidupkan perangkat penerangan jalan umum desa (PJUTS). "Komite Kerja Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Desa Provinsi Sumatera Utara serta dengan para calon Mitra dari perusahaan ini tentunya diharapkan agar dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua APTISI Sumut Dr Bahdin Nur Tanjung SE MM, dalam sambutannya, mengatakan, program pembangunan desa merupakan program yang sangat strategis dari aspek ekonomis maupun politis, keberadaan desa sangat memegang peran penting, terutama sebagai salah satu indikator kuat atau lemahnya perekonomian suatu daerah atau bahkan negara. "Peran kebangsaan perguruan tinggi dirumuskan melalui konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pendidikan digunakan untuk meningkatkan kapasitas potensi insani (sumber daya manusia). Penelitian digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baru, termasuk menjembatani ilmu pengetahuan agar berdaya guna. Adapun pengabdian kepada masyarakat merupakan muara agar ilmu pengetahuan berdampak bagi masyarakat, manusia dan kemanusiaan. Tiga skema itu masih relevan hingga kini karena dapat membentangkan aspek ontologis, epistemologi, dan ontologi ilmu," paparnya.

Mewakili Pemprov Sumut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumut Ir Aspan Sopian Batubara MM, mengatakan, Pemprov Sumut pada prinsipnya sangat mendukung kegiatan penandatanganan tersebut. " Untuk ke depannya, Program Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Desa Provinsi Sumatera Utara akan diupayakan pelaksanaannya menggunakan anggaran Dinas PMD untuk Tahun Anggaran 2022," ujarnya.

Ketua Kadin Sumut Ivan Iskandar Batubara, menilai, Program Komite Kerja Optimalisasi Desa sangat bagus. Yang terpenting, sebutnya, adalah memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan program dan kegiatan. "Saat ini kolaborasi sangat penting dilakukan, dan dimasa pandemi ini banyak perusahaan yang besar mengalami penurunan secara drastis, perusahaan besar ke skala menengah, menengah ke skala kecil. Saat ini adalah masa new normal, post normal, marilah kita menyesuaikan “nomor sepatu” kita di masa yang baru ini," ujarnya.

Ketua Komite Advokasi Daerah M Santri Azhar Sinaga SH MH, menyampaikan peran Komite Advokasi Daerah di Komite Kerja Optimalisasi Desa ini merupakan pendampingan dalam bentuk advokasi dan dalam pelaksanaan pendampingan program Komite Kerja Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Desa Provinsi Sumatera Utara. "Mengingat dana desa sangat besar dan rawan untuk dikorupsi, sebagai contoh banyak kasus di desa adalah bidang peternakan, seperti bibit sapi, kambing yang banyak mati dan tidak tahu hilang kemana. Komite Advokasi Daerah dalam hal ini hanya sebagai pencegahan tindak pidana korupsi. Deputi KPK Bidang Pencegahan dan Monitoring mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu programnya adalah Pelaksanaan Antikorupsi Badan Usaha," sebutnya.

Pertemuan turut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, KADIN dan APTISI. Gubernur Sumatera Utara diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ir H Aspan Batubara, Ketua KADIN Sumatera Utara Ivan Iskandar Batubara, Ketua APTISI Sumut Dr H Bahdin Nur Tanjung SE MM, Ketua Komite Kerja Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Desa Provinsi Sumatera Utara Dr H Muhammad Isa Indrawan SE MM yang juga merupakan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Ketua KAD (Komite Advokasi Daerah) Sumatera Utara Santri Azhar Sinaga SH MH, Rektor Universitas HKBP Nommensen Dr Haposan Siallagan SH MH, Ketua KADIN Medan Arman Chandra, Direktur Eksekutif KADIN Sumatera Utara Hendra Utama, para pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi dari APTISI, Pimpinan Perusahaan BUMD PT Dhirga Surya Sumatera Utara Isfan F Fachruddin SE MSP dan Perusahaan Swasta, Pengurus Komite Kerja Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Desa Sumatera Utara.(BS10)

Tags
beritaTerkait
KADIN Sumut: Kelangkaan BBM Ancam Iklim Usaha dan Stabilitas Ekonomi Daerah
KADIN Medan Apresiasi TNI AL Tangkap Begal di Belawan, Dinilai Tingkatkan Keamanan
KADIN Medan Hadiri Musrenbang RKPD 2027, Dukung 5 Pilar Iklim Investasi Pemko Medan
Ketua KADIN Halal Bihalal dengan Ketua DPRD dan Wakil Walikota Medan
Arman Chandra Resmi Raih Gelar Magister Hukum, Sukses Pertahankan Tesis di Universitas Panca Budi Medan
KADIN Medan Tegaskan Perlindungan HAM Harus Menyeluruh: Hak Tenaga Kerja dan Hak Pengusaha Sama-Sama Wajib Dilindungi
komentar
beritaTerbaru
hit tracker