Kepala BPJPH Sukoso Tegaskan Fatwa Penetapan Kehalalan Produk Tetap Kewenangan MUI

Beritasumut.com-Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso menegaskan bahwa penetapan kehalalan produk tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penegasan ini disampaikan Sukoso menyusul beredarnya informasi keliru di media sosial dalam beberapa hari terakhir yang menyatakan bahwa kewenangan MUI itu digantikan perannya oleh BPJPH. “Fatwa penetapan kehalalan produk tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia,” tegasnya dilansir dari Kemenag.go.id, Kamis (07/01/2021).

Sukoso memastikan, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mengubah kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk. Pasal 33 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui pelaksanaan Sidang Fatwa Halal.

Baca Juga:

• Pemko Medan Apresiasi Diselenggarakanya Sosialisasi Fatwa MUI Nomor 72 Tahun 2023
• Bertemu Pengusaha Besar Tiongkok, Wapres Dorong Kerja Sama TCTP Rambah Sektor Halal

"Ketentuan yang sama ditegaskan juga dalam pasal 33 UU Cipta Kerja, bahwa penetapan kehalalan produk dikeluarkan oleh MUI melalui Sidang Fatwa Halal. Jadi jelas, baik UU JPH maupun UU Cipta Kerja, keduanya sama-sama mengatur bahwa penetapan kehalalan produk menjadi kewenangan MUI," lanjut Sukoso.

Profesor bidang Bioteknologi ini kemudian mengajak kepada pihak-pihak yang memiliki penafsiran keliru tentang regulasi Jaminan Produk Halal agar benar-benar memahami seluruh peraturan perundang-undangan JPH yang ada. Sebab jika tidak, maka pemahaman keliru mereka akan menyesatkan pemahaman masyarakat yang menerima informasi tersebut.

Baca Juga:

• Pelaku UMKM di Pematang Siantar Ikuti Sosialisasi Industri Produk Halal
• Kemenag Latih Digitalisasi Pemasaran Produk Halal bagi 1.000 UMKM di Indonesia

Sebaliknya, dengan pemahaman yang tepat dan sejalan dengan regulasi, maka mereka justru dapat ikut berpartisipasi dalam menyosialisasikan Jaminan Produk Halal dengan tepat kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (BS09)

Pemko Medan Apresiasi Diselenggarakanya Sosialisasi Fatwa MUI Nomor 72 Tahun 2023

Bertemu Pengusaha Besar Tiongkok, Wapres Dorong Kerja Sama TCTP Rambah Sektor Halal

Pelaku UMKM di Pematang Siantar Ikuti Sosialisasi Industri Produk Halal

Kemenag Latih Digitalisasi Pemasaran Produk Halal bagi 1.000 UMKM di Indonesia

Miliki Potensi Besar, Wapres Optimistis Indonesia Jadi Pemain Utama Keuangan Syariah

Sekolah Ekspor Program Kemenag Dukung Penguatan Ekspor Produk Halal