Jumat, 04 September 2026

Medan, 1 dari 30 Kabupaten/Kota yang Ditargetkan Kementerian PUPR Bebas Kumuh Tahun 2019

Rabu, 06 September 2017 20:45 WIB
Medan, 1 dari 30 Kabupaten/Kota yang Ditargetkan Kementerian PUPR Bebas Kumuh Tahun 2019
BERITASUMUT.COM/IST
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, organisasi masyarakat dan para penerima manfaat.  Selain itu, penanganan permukiman kumuh dilakukan menyentuh berbagai aspek baik fisik lingkungan, ekonomi dan sosial. 
 
“Diperkirakan 60% penduduk Indonesia pada tahun 2020 akan tinggal di perkotaan. Ketidaksiapan kota-kota dalam menghadapi perkembangan ini akan mengakibatkan pertumbuhan permukiman kumuh dan kekurangan pelayanan dasar perkotaan seperti air bersih dan sanitasi," jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya (Sesditjen CK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rina Agustin yang mewakili Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo pada pembukaan Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh di 30 Kabupaten/Kota Prioritas, di Jakarta.
 
Penanganan permukiman kumuh di Indonesia kedepannya harus dapat lebih fokus, terintegrasi dan terencana serta mengubah wajah kawasan terutama dalam penyiapan program TA 2018. 
 
“Ditjen Cipta Karya telah menetapkan 30 kabupaten/kota prioritas untuk ditangani kawasan kumuhnya. Diharapkan kita semua harus memperhatikan keterpaduan antar sektor sehingga kabupaten/kota tersebut akan menjadi 0% kumuh pada tahun 2019. Selain itu diharapkan juga dapat meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh dari berbagai aspek, tercukupinya kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan, serta meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan permukiman kumuh,” papar Rina dilansir dari laman resmi pu.go.id, Rabu (06/09/2017).
 
Selain Kota Medan, Kabupaten/kota yang menjadi menjadi prioritas penanganan permukiman kumuh yaitu, Tanjung Pinang, Palembang, Lhokseumawe, Banda Aceh, Pekan Baru, Kabupaten Tangerang, Cirebon, Kota Bogor, Semarang, Surakarta, Kota Tegal, Pekalongan, Yogyakarta, Kota Malang, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Palangka Raya, Pontianak, Tarakan, Makassar, Palu, Manado, Kendari, Mataram, Kota Bima, Ambon, Sorong dan Jayapura.
 
Rina berharap, dengan diselenggarakaannya rapat ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi untuk percepatan penanganan permukiman kumuh dengan didasari dukungan, komitmen, peran aktif, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk selanjutnya, kegiatan ini akan akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang akan ditandatangani bersamaan dengan pembacaan Deklarasi Komitmen Kepala Daerah pada 30 Oktober 2017, sebagai rangkaian acara puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2017. 
 
Ditambahkannya, saat ini masih terdapat penduduk miskin di perkotaan Indonesia sebesar 10,49 juta orang serta kawasan kumuh seluas 38.431 Ha yang perlu ditangani bersama. Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dan juga pembangunan fisik untuk meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar melalui gerakan 100-0-100.  
 
Pada tahun 2015 telah dicanangkan gerakan 100-0-100 yaitu 100% akses air minum aman, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Perwujudan gerakan 100-0-100 dilakukan dengan pendekatan melalui membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang, memberikan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota, dan pembangunan dan pengembangan permukiman yang dilakukan dengan memberdayakan komunitas dan pemangku kepentingan. (BS02)

Tags
Bebas kumuhCipta KaryakumuhPUPR
beritaTerkait
PUPR Pemprov Sumut Kembalikan Kelebihan Bayar Rp1,3 M Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ke Kas Daerah

PUPR Pemprov Sumut Kembalikan Kelebihan Bayar Rp1,3 M Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ke Kas Daerah

Lantik Marlindo Harahap Sebagai Kadis PUPR, Edy Rahmayadi Tekankan Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur

Lantik Marlindo Harahap Sebagai Kadis PUPR, Edy Rahmayadi Tekankan Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur

Bakamla RI Bangun Rumah Susun Bersama Kementerian PUPR di Batam

Bakamla RI Bangun Rumah Susun Bersama Kementerian PUPR di Batam

Walikota Medan Apresiasi Bantuan Penataan Kawasan Belawan dari Kementerian PUPR

Walikota Medan Apresiasi Bantuan Penataan Kawasan Belawan dari Kementerian PUPR

Walikota Medan Ingin Bedah Rumah Yang Dilakukan Kurangi Pemukiman Kumuh

Walikota Medan Ingin Bedah Rumah Yang Dilakukan Kurangi Pemukiman Kumuh

Kunjungi Menteri PUPR, Bobby Nasution Minta Pembangunan Besar di Medan Gunakan APBN

Kunjungi Menteri PUPR, Bobby Nasution Minta Pembangunan Besar di Medan Gunakan APBN

komentar
beritaTerbaru
hit tracker