Sabtu, 25 April 2026

Respon Petugas Pengaduan Negatif, BPSK Medan Dianggap Tak Pro Konsumen

Selasa, 31 Januari 2017 22:15 WIB
Respon Petugas Pengaduan Negatif, BPSK Medan Dianggap Tak Pro Konsumen
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Perlindungan Konsumen.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Banyak konsumen yang melakukan pengaduan namun ditanggapi respon negatif dari petugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan membuat konsumen enggak untuk mengadu jika mengalami masalah.Belum lagi dengan prosedur yang berbelit-belit dan memberatkan, membuat konsumen enggan mengadu ke BPSK Medan. 
 
Padahal, konsumen dan praktisi menaruh harapan besar di awal kelahiran BPSK Kota Medan yang berpihak kepada konsumen yang selalu kalah melawan pelaku usaha. 
 
"Proses berperkara di pengadilan yang menghabiskan waktu, tenaga dan materi yang besar membuat konsumen enggan menuntut haknya di pengadilan. Semangat UU Konsumen mengamatkan lahirnya BPSK di Kota Medan memutus mata rantai 'angkernya' pengadilan bagi konsumen. Tetapi, itu dulu BPSK Kota Medan, tetapi sekarang sama ribetnya atau bahkan lebih buruk dari pelayanan pengadilan sendiri," ungkap Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi Siregar kepada wartawan, Selasa (31/01/2017).
 
Ketua BPSK Medan disinyalir berkomplot dengan pelaku usaha dengan membuat aturan yang memberatkan bahkan mengganjal konsumen miskin agar tidak dapat mengadu. Sehingga anggaran BPSK Medan seharusnya digunakan untuk biaya operasional pengaduan konsumen diduga masuk ke kantong oknum yang tidak bertanggungjawab. Karena konsumen miskin tidak mendapat perlindungan dari BPSK tetapi malah dibebani prosedur sulit yang berbiaya tinggi.
 
"Kebijakan BPSK Medan yang tidak berpihak bagi konsumen adalah Pertama, Konsumen dipaksa merogoh 'kocek' untuk membuat pengaduan yang dijilid sebanyak 6 rangkap dan konsumen harus menyerahkan bukti tertulis," sebutnya. 
 
Padahal, lanjutnya, Pasal 28 UU Konsumen menyatakan pembuktian dibebankan bagi Pelaku Usaha dan berperkara di BPSK tidak dikenakan biaya. Kedua, Konsumen dijebak dan dibenturkan kembali dengan pelaku usaha melalui kebijakan adu domba memaksa konsumen yang mengantar pemberitahuan sidang kepada pelaku usaha. Jika, konsumen tidak mau mengantar proses pengaduan akan ditunda-tunda bahkan digugurkan.
 
Konsumen tidak jarang mendapat intimidasi dari pegawai dan Majelis BPSK Medan yang menyidangkan sengketa konsumen seolah-olah berpihak kepada pelaku usaha. Konsumen seringkali dibatasi kesempatannya dalam membela diri dan menyalahkan konsumen karena menandatangani Klausula Baku. Padahal klausula baku yang merugikan konsumen dilarang dalam UU Konsumen dan semestinya tugas BPSK-lah yang membatalkannya, bukan malah mengakuinya.
 
Lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap BPSK Kota Medan menyebabkan kebijakan BPSK Medan selalu berpihak bagi pelaku usaha. BPSK Medan sangat berbeda sekali dengan BPSK lain yang selalu memberi keputusan berpihak bagi konsumen. Selanjutnya, proses rekruitmen yang asal-asalan menjadi akumulasi anggota BPSK Medan tidak memahami semangat perlindungan konsumen yang terkandung dalam UU Konsumen.(BS03)

Tags
Padian Adi SiregarBPSK MedanKOnsumenPengadilanSekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK)
beritaTerkait
Selama Ramadan, Pertamina Patra Niaga Sumbagut Perkuat Pelayanan Konsumen SPBU

Selama Ramadan, Pertamina Patra Niaga Sumbagut Perkuat Pelayanan Konsumen SPBU

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Apresiasi Ojol hingga Promo Hemat bagi Konsumen

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Apresiasi Ojol hingga Promo Hemat bagi Konsumen

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Jatuhkan Vonis Dalam Kasus Korupsi Koneksitas TWP AD

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Jatuhkan Vonis Dalam Kasus Korupsi Koneksitas TWP AD

Wujudkan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Pemko Binjai Bersama PA Kota Binjai Laksanakan Penandatanganan Kerjasama

Wujudkan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Pemko Binjai Bersama PA Kota Binjai Laksanakan Penandatanganan Kerjasama

Pemko Pematang Siantar Sosialisasikan Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat

Pemko Pematang Siantar Sosialisasikan Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat

Sidang Lanjutan Pembunuhan Serda Sahat Sitorus, Ibu Korban Histeris di Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Sidang Lanjutan Pembunuhan Serda Sahat Sitorus, Ibu Korban Histeris di Pengadilan Militer Tinggi I Medan

komentar
beritaTerbaru
hit tracker