Presiden Jokowi Minta TNI Terus Latihan Dengan Senjata Strategis

Beritasumut.com-Usai menyaksikan manuver pasukan pendarat Korps Marinir Armada Jaya TNI AL ke 34 tahun 2016 yang berlokasi di titik tinjau T12 pusat latihan pertempuran marinir 5, Baluran, Situbondo, Kamis (15/09/2016), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tahapan-tahapan, step-step untuk menguasai sebuah wilayah yang dilakukan pasukan TNI sudah sangat kelihatan.

“Ya, kalau kemarin kita lihat pertempuran di laut sudah kita lihat, tadi pagi pendaratan amphibi di pantai juga sudah kita lihat, dan ini pertempuran di darat oleh marinir juga sudah kita lihat,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, latihan-latihan sebagaimana yang disaksikannya sejak Rabu (14/9) hingga Kamis (15/9) ini akan terus dilakukan dalam rangka mengupgrade, memperbaiki latihan-latihan yang disesuaikan dengan senjata-senjata strategis yang dimiliki.

“Akan  terus kita lakukan, rutin,” tegas Presiden Jokowi, seperti dilansir setkab.go.id.

Sebelumnya, saat menyaksikan latihan dengan nama sandi Armada Jaya ke-35 Tahun 2016 pada hari pertama, di Laut Jawa Utara Madura, Rabu (14/9), Presiden Jokowi mengatakan, latihan tersebut adalah latihan puncak TNI AL yang dilakukan setiap dua tahun.

“Senjata-senjata strategis yang kita punyai tadi sudah dicoba, rudalnya sudah dicoba, juga meriam artilerinya, dan juga roket-roket anti kapal selam juga sudah dicoba,” ungkap Presiden.

Presiden menegaskan, tanpa latihan-latihan rutin seperti ini kita tidak akan bisa mengerti memperbaiki senjata-senjata strategis yang kita punyai.(BS01)

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Jatuhkan Vonis Dalam Kasus Korupsi Koneksitas TWP AD

Presiden Amerika Serikat Akan Singkirkan Ideologi Transgender dari Militer

Panglima TNI dan Kapolri Lantik Prajurit Taruna Akademi TNI dan Bhayangkara Taruna Akademi Kepolisian

Melalui Vicon Panglima TNI Tingkatkan Kerjasama Militer Indonesia-USA

Jelang Latihan Puncak Keris Woomera 2024, Alutsista Australia Tiba di Banyuwangi

Indonesia Berikan Bantuan Militer $500.000 Kepada Kerajaan Kamboja